Iran Umumkan Kapal Boleh Lewat Selat Hormuz, Kecuali Teman Israel dan Amerika Serikat

Suara.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi memberikan pernyataan terkait situasi terkini di jalur perairan Selat Hormuz.

Langkah strategis diambil pemerintah Teheran demi menjamin kelancaran transit bagi kapal-kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat.

Pezeshkian menekankan bahwa perlindungan diberikan khusus kepada armada laut yang tidak berafiliasi dengan Israel maupun pihak pendukungnya.

Informasi krusial ini disampaikan langsung dalam komunikasi via telepon bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada hari Senin.

Pihak kantor kepresidenan Iran melaporkan bahwa koordinasi intensif akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan perairan tersebut.

"Iran telah mengambil langkah untuk memastikan keamanan pelayaran lewat jalur air ini dan akan melakukan koordinasi yang diperlukan bagi kapal yang tidak berafiliasi dengan pihak agresor," kata Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, seperti dikutip kantornya.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas ketegangan tinggi yang menyelimuti wilayah Teluk Persia dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Iran menegaskan bahwa hambatan di Selat Hormuz sebenarnya dipicu oleh tindakan militer yang dilakukan oleh pihak Washington.

Operasi bersama antara Amerika Serikat dan Israel disebut menjadi akar penyebab terjadinya blokade di jalur distribusi energi dunia tersebut.

Baca Juga: Kiamat Sudah Dekat Kalau Amerika Nekat Buka Paksa Selat Hormuz Iran

Ali Mousavi selaku perwakilan Iran di Organisasi Maritim Internasional turut memperkuat posisi negaranya melalui pernyataan resmi.

Ia menjelaskan bahwa akses lintas laut tetap terbuka bagi semua pihak selama bukan merupakan kapal dari negara musuh.

Prosedur koordinasi dengan otoritas Iran menjadi syarat mutlak bagi kapal yang ingin melewati Selat Hormuz dengan selamat.

Situasi geopolitik ini merupakan dampak berantai dari serangan udara yang dimulai pada tanggal 28 Februari lalu.

Saat itu, kekuatan militer AS dan Israel menyasar berbagai titik strategis di wilayah Iran termasuk pusat kota Teheran.

Agresi tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup masif serta menimbulkan korban jiwa dari kalangan penduduk sipil.

Sebagai bentuk pembelaan diri, Iran meluncurkan serangan balasan yang diarahkan langsung ke wilayah Israel dan pangkalan Amerika.

Target serangan mencakup aset-aset militer AS yang tersebar di wilayah Timur Tengah guna melemahkan kekuatan agresor.

Eskalasi peperangan ini secara otomatis menciptakan kondisi blokade de facto di wilayah Selat Hormuz yang sangat vital.

Padahal jalur tersebut merupakan urat nadi utama bagi pengiriman komoditas minyak mentah dan gas alam cair global.

Negara-negara di Teluk Persia kini menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan sumber daya energi mereka ke pasar internasional.

Tersendatnya arus logistik di perairan ini berdampak langsung pada penurunan volume ekspor minyak di seluruh kawasan regional.

Selain masalah pengiriman, aktivitas produksi energi di beberapa negara terdampak mulai menunjukkan tren ketidakpastian yang signifikan.

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengeluarkan bantahan keras mengenai isu diplomasi di balik layar.

Ghalibaf menyebutkan bahwa kabar mengenai adanya perundingan antara Teheran dan Washington adalah informasi yang sama sekali tidak benar.

Ia menuding penyebaran kabar tersebut sengaja dilakukan sebagai alat manipulasi terhadap pasar finansial dan komoditas minyak global.

"Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Laporan berita palsu tersebut dimaksudkan untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak serta untuk melarikan diri dari kekacauan yang menjebak AS dan Israel," kata Ghalibaf melalui sosial media X, Senin.

Tokoh parlemen tersebut menyatakan bahwa rakyat Iran saat ini sedang menuntut keadilan atas tindakan para pihak agresor.

Tuntutan tersebut berupa hukuman yang memberikan efek jera serta rasa penyesalan mendalam bagi pihak-pihak yang memulai serangan.

Seluruh jajaran pejabat negara diklaim tetap bersatu di belakang kepemimpinan nasional demi mencapai tujuan kedaulatan perang.

Sementara itu, Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat memberikan pernyataan berbeda mengenai perkembangan situasi dialog antarnegara.

Trump menginstruksikan penghentian sementara serangan terhadap fasilitas pembangkit listrik dan energi Iran selama lima hari kedepan.

Keputusan penundaan tersebut diambil berdasarkan klaim adanya kemajuan positif dalam komunikasi dua hari terakhir dengan Teheran.

Meskipun ada klaim dialog, data di lapangan menunjukkan bahwa tensi di Teluk Persia masih berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

Sejak serangan pertama di akhir Februari, laporan menunjukkan jumlah korban jiwa telah mencapai angka sekitar 1.340 orang.

Kehilangan paling signifikan bagi pihak Iran adalah wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam rangkaian serangan tersebut.

Iran merespons kehilangan tersebut dengan mengirimkan gelombang drone dan rudal balistik ke berbagai wilayah strategis musuh.

Negara-negara seperti Yordania dan Irak turut terdampak karena menjadi lokasi keberadaan aset-aset militer milik Amerika Serikat.

Aksi militer yang saling berbalas ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur publik di berbagai titik lokasi serangan.

Selain korban jiwa, dunia penerbangan internasional juga mengalami gangguan jadwal yang cukup parah akibat zona perang udara.

Pasar global terus bergejolak seiring dengan ketidakpastian keamanan di jalur Selat Hormuz yang menjadi kunci ekonomi dunia.