Iran Umumkan Kapal Boleh Lewat Selat Hormuz, Kecuali Teman Israel dan Amerika Serikat

Sebagai bentuk pembelaan diri, Iran meluncurkan serangan balasan yang diarahkan langsung ke wilayah Israel dan pangkalan Amerika.

Target serangan mencakup aset-aset militer AS yang tersebar di wilayah Timur Tengah guna melemahkan kekuatan agresor.

Eskalasi peperangan ini secara otomatis menciptakan kondisi blokade de facto di wilayah Selat Hormuz yang sangat vital.

Padahal jalur tersebut merupakan urat nadi utama bagi pengiriman komoditas minyak mentah dan gas alam cair global.

Negara-negara di Teluk Persia kini menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan sumber daya energi mereka ke pasar internasional.

Tersendatnya arus logistik di perairan ini berdampak langsung pada penurunan volume ekspor minyak di seluruh kawasan regional.

Selain masalah pengiriman, aktivitas produksi energi di beberapa negara terdampak mulai menunjukkan tren ketidakpastian yang signifikan.

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengeluarkan bantahan keras mengenai isu diplomasi di balik layar.

Ghalibaf menyebutkan bahwa kabar mengenai adanya perundingan antara Teheran dan Washington adalah informasi yang sama sekali tidak benar.

Baca Juga: Kiamat Sudah Dekat Kalau Amerika Nekat Buka Paksa Selat Hormuz Iran

Ia menuding penyebaran kabar tersebut sengaja dilakukan sebagai alat manipulasi terhadap pasar finansial dan komoditas minyak global.

"Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Laporan berita palsu tersebut dimaksudkan untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak serta untuk melarikan diri dari kekacauan yang menjebak AS dan Israel," kata Ghalibaf melalui sosial media X, Senin.

Tokoh parlemen tersebut menyatakan bahwa rakyat Iran saat ini sedang menuntut keadilan atas tindakan para pihak agresor.

Tuntutan tersebut berupa hukuman yang memberikan efek jera serta rasa penyesalan mendalam bagi pihak-pihak yang memulai serangan.

Seluruh jajaran pejabat negara diklaim tetap bersatu di belakang kepemimpinan nasional demi mencapai tujuan kedaulatan perang.

Sementara itu, Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat memberikan pernyataan berbeda mengenai perkembangan situasi dialog antarnegara.