Di Tengah Blokade Iran, Malaysia Dapat Jalur Khusus Lewati Selat Hormuz

Suara.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengumumkan sebuah terobosan diplomatik yang signifikan di tengah krisis energi global.

Ia menyatakan bahwa Iran telah mengizinkan kapal-kapal tanker minyak milik negaranya untuk melintasi Selat Hormuz yang saat ini tengah bergejolak.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi nasional pada Kamis (26/3/2026), Anwar secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian atas kerja sama tersebut.

"Kami sedang dalam proses mengupayakan pembebasan kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang," kata Anwar dikutip Al Jazeera.

Meski tidak merinci jumlah kapal atau syarat spesifik dari izin pelayaran tersebut, langkah ini menjadi sangat vital.

Selat Hormuz yang secara efektif telah ditutup oleh Iran, biasanya menjadi rute bagi seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.

Anwar menegaskan bahwa negaranya berada dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan banyak negara lain, sebagian besar berkat kapasitas perusahaan energi milik negara, Petronas.

Kendati demikian, ia mengakui Malaysia tidak sepenuhnya kebal dari dampak krisis, mengingat negara itu masih mengimpor hampir 70 persen minyak mentahnya dari kawasan Teluk.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Malaysia akan menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar, termasuk mengurangi kuota bensin bersubsidi dan memberlakukan kerja dari rumah bagi pegawai negeri.

Baca Juga: Houthi Siaga Penuh untuk Bela Iran, Berpotensi Tutup Jalur Minyak Vital

"Pasokan pangan terdampak, harga-harga pasti akan naik. Begitu juga pupuk, serta tentu saja minyak dan gas," ujar Anwar.

"Karena itu ada langkah-langkah yang perlu kami ambil. Ada negara yang dampaknya jauh lebih parah dari kami, tetapi bukan berarti kami sepenuhnya terhindar," tambahnya lagi.

Secara resmi, Iran menyatakan selat tersebut tetap terbuka bagi kapal yang tidak berafiliasi dengan Amerika Serikat atau Israel.

Namun di lapangan, Teheran menegaskan haknya untuk mengontrol jalur air tersebut dan bahkan dilaporkan sedang mendorong RUU untuk menerapkan sistem tarif.

Laporan lain menyebut otoritas Iran meminta bayaran hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp34 miliar) per kapal untuk jaminan keamanan.

Data dari perusahaan intelijen maritim Windward menunjukkan betapa drastisnya penurunan lalu lintas di selat tersebut.