Kapal Pertamina Tak Bisa Lewat Selat Hormuz, DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi ke Iran

Suara.com - Ketegangan di kawasan Selat Hormuz akibat perang AS-Israel dengan Iran berdampak serius secara global.

Selat Hormuz yang ada di kawasan Iran diketahui menjadi jalur utama dalam distribusi minyak dunia dari timur tengah.

Namun, dalam perkembangan terbaru, Indonesia tidak ada dalam daftar yang dipermudah oleh Iran untuk melewati selat tersebut. Kondisi itu tentu menganggu kelancaran distribusi energi Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menekankan pentingnya jalur diplomasi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Menurutnya, situasi yang berkembang saat ini harus direspons dengan pendekatan komunikasi yang terukur.

“Situasi di Selat Hormuz menghadirkan tantangan tersendiri bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, setiap tantangan juga membuka peluang bagi diplomasi yang konstruktif. Dengan komunikasi yang berkesinambungan serta sikap saling menghormati, keyakinan tetap terjaga bahwa kepentingan nasional dapat terlindungi,” ujar Dave kepada suara.com, dihubungi Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan, kapal milik Pertamina yang beroperasi di kawasan tersebut membawa kepentingan strategis, khususnya dalam menjaga pasokan energi nasional.

Sehingga, sudah seharusnya memperoleh jaminan kelancaran dalam operasionalnya.

"Dan hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan yang sabar, terarah, serta dilandasi optimisme," kata dia.

Baca Juga: Siapa Pengganti Dean James di Laga Timnas Indonesia vs Kitts and Nevis?

Dave mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi resmi dengan Iran, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun jalur diplomatik lainnya di Teheran.

Ia menambahkan, komunikasi yang dibangun harus menegaskan posisi Indonesia sebagai pihak yang tidak terlibat konflik.

“Interaksi yang berkelanjutan harus menegaskan bahwa kapal Indonesia tidak terlibat dalam tindakan agresif, melainkan menjalankan misi ekonomi yang sah dan penting bagi kebutuhan energi nasional," ucapnya.

Dengan pendekatan tersebut, DPR berharap kapal Indonesia tetap dapat melintas tanpa hambatan di jalur strategis tersebut.