-
PBB melakukan diplomasi telepon dengan Iran guna mengatasi hambatan pengiriman di Selat Hormuz.
-
Blokade de facto di Selat Hormuz memicu lonjakan harga BBM di pasar internasional.
-
IMO menegaskan deeskalasi lebih efektif dibandingkan pengiriman kapal perang untuk mengamankan jalur pelayaran.
Merespons tindakan tersebut, militer Iran melakukan aksi balasan terhadap kedaulatan wilayah Israel dan markas pertahanan milik Amerika Serikat.
Konfrontasi langsung ini menyebabkan situasi keamanan di Timur Tengah berubah menjadi palagan yang sangat tidak menentu bagi semua pihak.
Blokade Selat Hormuz dan Ancaman Ekonomi
Ketegangan yang terus meruncing di tanah Iran berujung pada terjadinya blokade secara de facto terhadap jalur pelayaran Selat Hormuz.
Wilayah perairan ini merupakan nadi utama bagi distribusi minyak mentah serta gas alam cair yang berasal dari negara-negara Teluk.
Tersumbatnya jalur ini otomatis mengganggu aliran pasokan energi menuju pasar global yang sangat bergantung pada produksi kawasan tersebut.
Data menunjukkan bahwa tingkat ekspor minyak dunia mengalami penurunan drastis akibat gangguan pada stabilitas keamanan di jalur navigasi tersebut.
Fenomena ini berdampak langsung pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai belahan dunia yang memicu inflasi di banyak negara.
Kritik Terhadap Opsi Militer di Perairan
Baca Juga: Pertamina Perkuat Budaya Hemat Energi, dari Kantor hingga Program untuk Masyarakat
Di sisi lain, Organisasi Maritim Internasional atau IMO memberikan pandangan kritis terhadap rencana penggunaan kekuatan bersenjata untuk pengamanan.
Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, berpendapat bahwa pengerahan armada perang bukan merupakan solusi yang bersifat permanen atau jangka panjang.
Sebelumnya, Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat telah mengajak koalisi internasional termasuk China dan Inggris untuk mengirimkan kapal perang.
Namun, Dominguez menggarisbawahi bahwa kehadiran militer tidak lantas menghapus ancaman teknologi persenjataan modern yang digunakan dalam konflik ini.
"Pembentukan gugus tugas militer untuk menjaga keamanan kapal komersial tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Terlebih lagi, hal itu tidak akan menghilangkan semua risiko, karena kapal masih dapat diserang oleh drone atau rudal," kata Dominguez kepada surat kabar Repubblica.
Misi Penyelamatan Ribuan Pelaut yang Terjebak
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Ngaku Salah, Siap Minta Maaf Langsung ke Andrie Yunus
-
Ahmad Rizal Ramdhani, Dari Korps Zeni Menuju Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
-
Diplomasi Dudung Abdurachman dengan Dubes Saudi: Ada Undangan Resmi untuk Prabowo Haji Tahun 2027
-
Senyum-senyum Donald Trump Tiba di Beijing Disambut Nyanyian 300 Remaja China
-
Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Bisa Dipidana 1 Tahun Penjara
-
Curhat Nadiem Usai Dituntut 18 Tahun: Saya Patah Hati karena Sangat Cinta Negara Ini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?