Warga Aceh Dikeroyok di Markas Polda Metro, Mualem Berang: Polisi Harus Lindungi, Bukan Membiarkan!

Suara.com - Insiden pengeroyokan tragis yang menimpa Faisal Amsco, warga Kota Langsa, Aceh, di lingkungan Polda Metro Jaya memicu reaksi keras dari pucuk pimpinan Serambi Mekkah.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, mengecam keras aksi premanisme yang terjadi di jantung institusi penegak hukum tersebut.

Peristiwa pilu itu terjadi pada Kamis (26/3) pekan lalu, saat Faisal tengah menghadiri agenda konfrontasi di ruang RPK PPA Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. Bukannya mendapat rasa aman, Faisal justru menjadi korban amuk massa yang diduga merupakan preman bayaran.

Usai menjenguk korban yang tengah menjalani pemulihan di kediamannya di Jakarta Selatan pada Senin malam (30/3), Mualem meluapkan kekecewaannya. Ia menilai kejadian ini adalah tamparan keras bagi rasa keadilan.

"Atas nama Gubernur Aceh dan seluruh rakyat Aceh, saya mengecam keras aksi pengeroyokan ini,” tegas Mualem dalam keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).

Mualem tak habis pikir bagaimana aksi kekerasan bisa terjadi di dalam kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi warga negara. Ia menduga ada unsur pembiaran dalam insiden tersebut.

“Kantor polisi ini merupakan tempat orang mendapat perlindungan, tapi kenapa bisa terjadi hal seperti ini kalau bukan karena dibiarkan,” ujarnya dengan nada kecewa.

Desak Kapolri Turun Tangan

Tak main-main, Mualem meminta Kapolri Jenderal Polisi memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Ia mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk menyeret aktor intelektual di balik pengeroyokan tersebut.

Baca Juga: Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

“Kami mengharapkan kepada Kapolri untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Menindak tegas para pelaku dan tokoh intelektual serta oknum aparat yang turut terlibat,” katanya lugas.

Mualem memperingatkan bahwa jika kasus ini tidak ditangani dengan serius dan transparan, kepercayaan publik—khususnya masyarakat Aceh—terhadap institusi Polri akan merosot tajam. Baginya, jaminan keamanan saksi dan perlindungan maksimal bagi korban adalah harga mati.

Ia juga menyerukan persatuan tokoh-tokoh Aceh di ibu kota untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi keamanan warga Aceh di perantauan.

“Kami juga meminta agar tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta untuk mengawal kasus ini. Kejadian seperti ini akan menimbulkan ketakutan bagi warga Aceh di perantauan apabila tidak dituntaskan,” pungkas Mualem. (Antara)