-
Trump menarik pasukan dari Iran karena tujuan mencegah nuklir dianggap sudah berhasil tercapai.
-
Konflik bersenjata ini menewaskan ribuan orang dan memicu krisis harga energi secara global.
-
Amerika mengklaim terjadi perubahan rezim di Iran setelah Pemimpin Tertinggi dilaporkan telah wafat.
Suara.com - Keputusan besar baru saja diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait keberadaan militer mereka di wilayah Iran.
Pasukan bersenjata Negeri Paman Sam dijadwalkan bakal segera angkat kaki dari teritorial Iran dalam durasi waktu yang sangat singkat.
Estimasi waktu yang diberikan oleh orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut berkisar antara dua hingga tiga minggu ke depan.
Langkah ini dipandang sebagai titik balik krusial yang mengakhiri rangkaian operasi militer panjang di kawasan Timur Tengah tersebut.
Pengumuman ini disampaikan secara langsung oleh sang presiden kepada awak media di sela-sela kegiatannya pada akhir Maret.
"Yang harus saya lakukan hanya meninggalkan Iran, dan kami akan segera melakukannya," kata Trump kepada wartawan pada Selasa (31/3).
Pernyataan tegas ini memberikan sinyal bahwa intervensi bersenjata Amerika Serikat di Iran telah memasuki babak penghujung.
Kejelasan mengenai durasi waktu kepulangan ini ditegaskan kembali untuk memberikan kepastian bagi opini publik internasional yang mengamati konflik.
"Kami akan segera pergi," katanya, seraya menambahkan hal itu akan terjadi dalam "mungkin dua minggu, mungkin tiga minggu."
Baca Juga: Efek Perang Iran: Tak Hanya BBM, Harga HP di Indonesia Terancam Naik!
Penarikan ini juga menyangkut tanggung jawab keamanan jalur perdagangan internasional yang selama ini menjadi titik panas ketegangan.
Trump menekankan bahwa negara-negara lain seperti Prancis kini memiliki tanggung jawab mandiri untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka sendiri.
Kedaulatan keamanan di jalur perairan tersebut kini dikembalikan kepada negara-negara yang memang bergantung pada pasokan energi dari sana.
"Jika Prancis atau negara lain ingin mendapatkan minyak atau gas, mereka akan melalui Selat (Hormuz). Mereka akan mampu membela diri sendiri. Saya pikir itu akan sangat aman, tetapi kami tak ada hubungannya dengan itu," katanya.
Logika ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi ingin terikat pada beban biaya keamanan di jalur navigasi Selat Hormuz.
Kawasan tersebut memang menjadi jantung utama bagi distribusi minyak mentah dunia yang sangat sensitif terhadap gejolak peperangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Jurus Pramono Cegah ASN Jakarta 'Keluyuran' Saat WFH Jumat, Ini yang Bakal Dilakukan
-
Serbuan Perantau Pasca Lebaran: Jakarta Masih Jadi Ladang Emas atau Jebakan Kemiskinan?
-
Terkuak, Pelaku Mutilasi Bekasi Jual Motor Vario dan Beat Milik Korban Lewat Facebook
-
Pramono Anung: Pelayanan Publik Jakarta Tak Ikut WFH Tiap Jumat
-
Versi PBB, Israel Biang Kerok Prajurit TNI Gugur di Lebanon
-
Perang Iran Vs AS-Israel Terus Memanas, BEM SI Desak Program MBG Dievaluasi Tapi Jangan Disetop
-
Ambisi Perang AS-Zionis Bikin Rakyat Israel Sengsara, Muncul Seruan Gulingkan Netanyahu
-
Indonesia Marah Besar di PBB Setelah 3 Pasukan TNI Gugur Akibat Serangan Militer Israel
-
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
-
Tak Semua ASN Bisa WFH, Ini Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Tetap Wajib Masuk Kantor