- Idrus Marham mengkritik pernyataan Saiful Mujani di Jakarta pada 6 April 2026 karena dianggap provokatif dan inkonstitusional.
- Pemerintah diimbau untuk terus membangun komunikasi dialogis dengan pihak kritis guna menjaga stabilitas nasional serta solidaritas bangsa.
- Kritik terhadap pemerintah harus disampaikan secara objektif, faktual, dan solutif tanpa memobilisasi massa demi kepentingan politik subjektif.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi serius pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang dinilai provokatif dan inkonstitusional terkait upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Idrus mengimbau agar seluruh elemen bangsa menjaga solidaritas dan tidak menciptakan kegaduhan di tengah tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan politik atau ketidakpuasan pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan gerakan yang mengganggu stabilitas negara.
"Jangan karena kepentingan-kepentingan kita tidak terpenuhi, lalu kemudian kita mengambil pandangan-pandangan yang berbeda. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan subjektif, jangan karena perbedaan-perbedaan politik di antara kita, lalu kemudian itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk perlawanan yang tidak objektif lagi, tetapi sangat subjektif," ujar Idrus di Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kendati begitu, Idrus juga mengingatkan pemerintah untuk tetap membuka ruang dialog yang efektif.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan melalui komunikasi yang baik.
"Saya kira komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis ini harus dilanjutkan. Ya harus dilanjutkan, harus tetap diajak mereka. Kalau sudah diajak mereka untuk berdiskusi, untuk berbicara, dan minta pandangan-pandangan, maka saya kira bukan lagi persoalan pemerintah. Yang tidak benar adalah kalau misalkan pemerintah tidak mengajak mereka," ujarnya.
Terkait budaya demokrasi, Idrus menyatakan bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas memprovokasi.
Ia mendorong agar setiap kritik yang dilayangkan kepada pemerintah didasarkan pada data dan memberikan jalan keluar, bukan sekadar memicu kemarahan publik.
Baca Juga: Prabowo Kantongi Data Intelijen Soal Pengamat, Idrus Marham: Kritik Harus Rasional dan Obyektif
"Kalau memang misalkan kita belum puas kepada pemerintahan yang ada, ya kita kritisi. Tetapi kritikan yang kita berikan itu adalah faktual, objektif, dan solutif. Nah, ini yang harus, bukan provokatif," tegasnya.
Lebih lanjut, Idrus menyoroti adanya kecenderungan kritik yang beralih menjadi mobilisasi massa dengan tujuan inkonstitusional. Ia menilai tindakan tersebut telah melampaui batasan etika sebagai warga negara.
"Nah, saya kira ini pernyataan-pernyataan ya menurut pandangan saya ya tidak hanya inkonstitusional, ya tetapi juga sudah terlalu jauh menyimpang daripada etika-etika kita sebagai bangsa Indonesia, ya etika-etika kita sebagai sesama anak bangsa yang diikat oleh solidaritas sosial itu," katanya.
Lebih lanjut, Idrus mengajak para tokoh intelektual untuk menggunakan kecerdasannya demi kemajuan bangsa, bukan untuk memecah belah masyarakat melalui pengaruh negatif.
"Nah, saya kira itu yang yang penting saya sampaikan kepada kita semua, sehingga ya teman-teman ya kecerdasan kita, kita manfaatkan betul-betul untuk bangsa. Ya jangan kecerdasan kita gunakan saling memprovokasi, saling mempengaruhi kepada hal-hal yang ya sifatnya sangat negatif bagi perkembangan bangsa kita ke depan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Pesta Berujung Memilukan: Ini 7 Fakta Pemilik Hajatan Tewas Dikeroyok Saat Resepsi Anaknya
-
Iran Bersedia Buka Selat Hormuz jika Kerugian Perang Dibayar
-
Horor Penumpang Taksi Online di Harmoni: Dilecehkan Sopir 'Nyabu' hingga Aksi Berani Korban Melawan
-
Mentan: Cadangan Beras Tembus Jutaan Ton, Stok Pangan Aman hingga Tahun Depan
-
Sahroni Tegaskan Hitung Kerugian Negara Wajib Lewat BPK: Kalau Tidak, Landasan Hukumnya Tidak Valid
-
Mentan Amran Sulaiman Pastikan Stok Pangan Nasional Aman Hadapi El Nino Godzilla
-
Teror Air Keras Menjamur, Abdullah PKB Desak Pemerintah Tertibkan Peredaran Bahan Berbahaya
-
Jakarta Bidik Target 100 Persen Layanan Air Perpipaan di 2029, Rano Karno: Itu Kebutuhan Dasar
-
Amsal Sitepu Bebas, Ahmad Sahroni Ingatkan Nasib Terdakwa Lain: Kejagung Harus Bertindak
-
6 Anak-anak Meninggal Dunia Akibat Serangan AS-Israel di Teheran Iran