News / Nasional
Selasa, 07 April 2026 | 14:11 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. (Suara.com/Novian)
Baca 10 detik
  • Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memantau persiapan ibadah haji 2026 di Arab Saudi selama lima hari.
  • Pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan pelaksanaan haji meskipun terdapat ketegangan geopolitik yang berlangsung di wilayah Timur Tengah.
  • DPR RI menyoroti infrastruktur tenda di Armuzna yang belum maksimal dan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, baru saja menyelesaikan kunjungan kerja selama lima hari di Arab Saudi untuk memantau langsung persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Ia menegaskan, bahwa meski situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas, pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan pelaksanaan ibadah haji.

Abdul Wachid menyampaikan, bahwa dirinya telah melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari sektor pemondokan, katering, transportasi bus salawat, hingga kesiapan di wilayah Arafah, Mina, dan Muzdalifah (Armuzna).

"Alhamdulillah ya dari persiapan ini, pemerintah Arab Saudi optimis bahwa haji tahun 2026 tetap berjalan dengan baik, situasinya aman, dan kita diminta untuk berharap untuk berdoa ya, upaya perdamaian segera terwujud yaitu di Timur Tengah segera terwujud antara Iran dan Israel, sama Amerika," ujar Abdul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan bahwa optimisme yang sama juga disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di Arab Saudi maupun Duta Besar Arab Saudi di Indonesia.

Meski situasi keamanan dinilai kondusif, Wachid memberikan catatan kritis terkait kesiapan infrastruktur di lapangan yang menurutnya belum mencapai 100 persen.

Ia menyoroti ketersediaan tenda di Arafah dan Mina yang masih memerlukan pembenahan serius.

"Persiapan ini memang kami lihat di situasi sana belum maksimal 100 persen ya. Masih ada yang perlu pembenahan terkait ketersediaan tenda di Arafah dan Mina. Itu belum selesai, dan saya minta kepada Syarikah yang menyiapkan ini, dan termasuk Kidana, pemerintah Saudi yang di sana, segera menyiapkan," tegasnya.

Wachid mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki pihak penyelenggara sangat terbatas.

Berdasarkan aturan ketat di Arab Saudi, warga non-jemaah diwajibkan keluar dari wilayah tersebut paling lambat 18 April, karena jemaah haji dijadwalkan mulai masuk pada 21 April.

Menindaklanjuti temuan lapangan tersebut, Komisi VIII DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat dengan jajaran kementerian terkait pada Rabu esok.

Rapat ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian fasilitas yang masih kurang melalui komunikasi antar-pemerintah.

"Hari Rabu besok itu, kami akan rapat bersama Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji terkait dengan persiapan-persiapan dan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang segera ini yang kami sampaikan itu sebagai lembaga pengawasan. Kami sampaikan kepada Menteri supaya Menteri menyampaikan kepada vendor yang membangun tenda di Arab Saudi," pungkasnya.

Pilihan

Load More