- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memantau persiapan ibadah haji 2026 di Arab Saudi selama lima hari.
- Pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan pelaksanaan haji meskipun terdapat ketegangan geopolitik yang berlangsung di wilayah Timur Tengah.
- DPR RI menyoroti infrastruktur tenda di Armuzna yang belum maksimal dan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah terkait.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, baru saja menyelesaikan kunjungan kerja selama lima hari di Arab Saudi untuk memantau langsung persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Ia menegaskan, bahwa meski situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas, pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan pelaksanaan ibadah haji.
Abdul Wachid menyampaikan, bahwa dirinya telah melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari sektor pemondokan, katering, transportasi bus salawat, hingga kesiapan di wilayah Arafah, Mina, dan Muzdalifah (Armuzna).
"Alhamdulillah ya dari persiapan ini, pemerintah Arab Saudi optimis bahwa haji tahun 2026 tetap berjalan dengan baik, situasinya aman, dan kita diminta untuk berharap untuk berdoa ya, upaya perdamaian segera terwujud yaitu di Timur Tengah segera terwujud antara Iran dan Israel, sama Amerika," ujar Abdul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan bahwa optimisme yang sama juga disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di Arab Saudi maupun Duta Besar Arab Saudi di Indonesia.
Meski situasi keamanan dinilai kondusif, Wachid memberikan catatan kritis terkait kesiapan infrastruktur di lapangan yang menurutnya belum mencapai 100 persen.
Ia menyoroti ketersediaan tenda di Arafah dan Mina yang masih memerlukan pembenahan serius.
"Persiapan ini memang kami lihat di situasi sana belum maksimal 100 persen ya. Masih ada yang perlu pembenahan terkait ketersediaan tenda di Arafah dan Mina. Itu belum selesai, dan saya minta kepada Syarikah yang menyiapkan ini, dan termasuk Kidana, pemerintah Saudi yang di sana, segera menyiapkan," tegasnya.
Wachid mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki pihak penyelenggara sangat terbatas.
Berdasarkan aturan ketat di Arab Saudi, warga non-jemaah diwajibkan keluar dari wilayah tersebut paling lambat 18 April, karena jemaah haji dijadwalkan mulai masuk pada 21 April.
Menindaklanjuti temuan lapangan tersebut, Komisi VIII DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat dengan jajaran kementerian terkait pada Rabu esok.
Rapat ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian fasilitas yang masih kurang melalui komunikasi antar-pemerintah.
"Hari Rabu besok itu, kami akan rapat bersama Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji terkait dengan persiapan-persiapan dan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang segera ini yang kami sampaikan itu sebagai lembaga pengawasan. Kami sampaikan kepada Menteri supaya Menteri menyampaikan kepada vendor yang membangun tenda di Arab Saudi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Nasib Islamic Centre Bekasi, Proyek Rp50 Miliar yang Kini Terbengkalai
-
Siap-siap Biaya Haji 2027 Naik! Hati-hati Pelayanan Jemaah Jadi Korban Jika Anggaran Dipangkas
-
KPK Pantau Pemulihan Gus Yaqut, Hasil Medis Besok Jadi Kunci Kelanjutan Kasus Haji
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
Terminal 2F Soetta Resmi Jadi Pusat Keberangkatan Jamaah Umrah
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
Terkini
-
Isu PHK 1.250 Karyawan Mereda, Said Iqbal Batalkan Demo ke Kantor ByteDance Indonesia
-
DPR Mulai Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025, Fraksi Sampaikan Sikap
-
Siap Hadapi Darurat Perairan, Tim ERT NHM Kini Kantongi Lisensi Diving Profesional
-
KPK Kantongi Hasil Kajian dan Perbaikan Program MBG, Langsung Diserahkan ke BGN
-
Diduga Akibat Alat Berat Dinas SDA, Jalan Cinta Pulogadung Amblas hingga Akibatkan 5 Rumah Retak
-
Dompet Dhuafa Dukung Pembangunan Masjid Al Muttaqin sebagai Islamic Culture Center di Chiba, Jepang
-
Raja Juli Antoni Disebut Keliru, Amplop dari Bupati Kuansing Seharusnya Dilaporkan ke KPK
-
Dokter Paru Ingatkan Dampak Kesehatan Kebakaran TPA Jatiwaringin, Kelompok Rentan Harus Waspada
-
Bukan di Istana, Prabowo Pilih Terima Tony Blair dengan Penuh Kekeluargaan di Rumah Pribadi
-
Mendadak Datangi Gedung Merah Putih KPK, Kepala BGN Nanik Sudaryati Beri Penjelasan Singkat