- Presiden Donald Trump mengusulkan Amerika Serikat mengambil alih pemungutan biaya lintas kapal komersial di Selat Hormuz dari Iran.
- Langkah tersebut bertujuan menutupi biaya operasional militer Amerika Serikat yang menjaga stabilitas jalur perdagangan energi dunia.
- Ketegangan militer di Selat Hormuz menyebabkan penghentian total lalu lintas kapal serta memicu kenaikan harga energi global.
Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan terkait pengelolaan jalur pelayaran strategis di Timur Tengah.
Dalam pernyataan terbarunya, Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih peran memungut biaya lintas bagi kapal-kapal komersial yang berlayar melewati Selat Hormuz.
Langkah ini muncul sebagai respons atas rencana serupa yang sebelumnya diwacanakan oleh pemerintah Iran di tengah ketegangan militer yang kian memuncak di kawasan tersebut.
Donald Trump menegaskan bahwa posisi Amerika Serikat jauh lebih layak untuk mengelola retribusi di jalur tersebut dibandingkan dengan Teheran.
"Bagaimana kalau kita saja yang memungut biaya lintasnya? ... Saya pikir kita saja yang melakukannya daripada mereka," kata Trump merespons pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Iran menetapkan tarif kepada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.
Pernyataan ini memberikan sinyal adanya pergeseran kebijakan luar negeri AS yang lebih transaksional dalam menjaga keamanan maritim internasional.
Lebih lanjut, Trump mengklaim bahwa pemerintahannya telah menyiapkan kerangka kerja teknis untuk merealisasikan rencana tersebut.
Konsep ini dipandang sebagai cara untuk menutupi biaya operasional militer AS yang ditempatkan di kawasan Teluk guna menjaga stabilitas jalur perdagangan energi dunia.
"Kami punya konsepnya di mana kami yang memungut biaya," ucap Presiden AS, menambahkan.
Baca Juga: Donald Trump Terancam Jadi Penjahat Perang Jika Hancurkan Infrastruktur Sipil Iran
Rencana pemungutan biaya lintas ini sebenarnya pertama kali mencuat dari pihak Iran.
Pada akhir Maret, Alaeddin Boroujerdi, anggota komisi keamanan nasional dan politik luar negeri di Parlemen Iran, menyatakan bahwa negaranya tengah menyusun regulasi baru bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Iran mengklaim memiliki hak kedaulatan atas wilayah tersebut untuk mengatur lalu lintas laut demi keamanan nasional mereka.
Dalam aturan baru itu, Teheran akan menjamin keamanan pelayaran bagi kapal-kapal, tetapi dengan biaya transit diberlakukan.
Tidak ada kapal yang akan dapat melewati Selat Hormuz tanpa izin dari Iran, kata dia. Langkah Iran ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat posisi tawar mereka di hadapan sanksi ekonomi internasional yang terus menekan pendapatan negara dari sektor minyak.
Ketegangan di Selat Hormuz sendiri mencapai titik didih setelah serangkaian aksi militer terbuka. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di kalangan rakyat sipil.
Berita Terkait
-
Donald Trump Terancam Jadi Penjahat Perang Jika Hancurkan Infrastruktur Sipil Iran
-
Donald Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran, Ahli Hukum Sebut Berpotensi Kejahatan Perang
-
Piala Dunia 2026 Jadi Mesin Uang Global: Putaran Ekonomi Tembus Rp1200 Triliun
-
Peneliti UGM Ungkap Bahaya Domino Kenaikan Harga Plastik: Dari Inflasi Hingga Ancaman PHK
-
Kisah Pilot AS Bertahan Hidup di Wilayah Musuh Saat Pesawat Tempur Meledak Akibat Rudal Iran
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
Terkini
-
PN Jaksel Meluap! Massa Roy Suryo Berkaus 'Telah Mati Penegakan Hukum' Menanti Putusan Praperadilan
-
KPK Bongkar Borok MBG, Kepala BGN Nanik S Deyang Malah 'Ngilang' Usai Audiensi
-
Jangan Mimpi Punya Generasi Emas, FKBI Soroti Ironi Negara Raup Rp2,23 Triliun dari Perokok Anak
-
Bukan Tenggelam! Bercak Darah Buktikan 3 Polisi Katingan Dihabisi Sebelum Dibuang ke Sungai
-
Kunjungan Prabowo dan PM India Narendra Modi, Operasional Candi Prambanan Disesuaikan
-
Mengapa Banjir Pesisir kini Semakin Sering Terjadi? Penelitian Ungkap Imbas Krisis Iklim
-
Pemprov DKI Respons Usulan Kenaikan Tarif Transjakarta, Fokus pada Rute Bandara
-
Penugasan Presiden ke Ketua MPR Dipertanyakan, Mekanisme Ketatanegaraan jadi Sorotan
-
Bedah Buku Presiden Solusi, Abdul Mu'ti Ajak Publik Jangan Cuma Melihat Kekurangan Prabowo
-
Isu PHK 1.250 Karyawan Mereda, Said Iqbal Batalkan Demo ke Kantor ByteDance Indonesia