- Presiden Donald Trump mengusulkan Amerika Serikat mengambil alih pemungutan biaya lintas kapal komersial di Selat Hormuz dari Iran.
- Langkah tersebut bertujuan menutupi biaya operasional militer Amerika Serikat yang menjaga stabilitas jalur perdagangan energi dunia.
- Ketegangan militer di Selat Hormuz menyebabkan penghentian total lalu lintas kapal serta memicu kenaikan harga energi global.
Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan terkait pengelolaan jalur pelayaran strategis di Timur Tengah.
Dalam pernyataan terbarunya, Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih peran memungut biaya lintas bagi kapal-kapal komersial yang berlayar melewati Selat Hormuz.
Langkah ini muncul sebagai respons atas rencana serupa yang sebelumnya diwacanakan oleh pemerintah Iran di tengah ketegangan militer yang kian memuncak di kawasan tersebut.
Donald Trump menegaskan bahwa posisi Amerika Serikat jauh lebih layak untuk mengelola retribusi di jalur tersebut dibandingkan dengan Teheran.
"Bagaimana kalau kita saja yang memungut biaya lintasnya? ... Saya pikir kita saja yang melakukannya daripada mereka," kata Trump merespons pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Iran menetapkan tarif kepada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.
Pernyataan ini memberikan sinyal adanya pergeseran kebijakan luar negeri AS yang lebih transaksional dalam menjaga keamanan maritim internasional.
Lebih lanjut, Trump mengklaim bahwa pemerintahannya telah menyiapkan kerangka kerja teknis untuk merealisasikan rencana tersebut.
Konsep ini dipandang sebagai cara untuk menutupi biaya operasional militer AS yang ditempatkan di kawasan Teluk guna menjaga stabilitas jalur perdagangan energi dunia.
"Kami punya konsepnya di mana kami yang memungut biaya," ucap Presiden AS, menambahkan.
Baca Juga: Donald Trump Terancam Jadi Penjahat Perang Jika Hancurkan Infrastruktur Sipil Iran
Rencana pemungutan biaya lintas ini sebenarnya pertama kali mencuat dari pihak Iran.
Pada akhir Maret, Alaeddin Boroujerdi, anggota komisi keamanan nasional dan politik luar negeri di Parlemen Iran, menyatakan bahwa negaranya tengah menyusun regulasi baru bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Iran mengklaim memiliki hak kedaulatan atas wilayah tersebut untuk mengatur lalu lintas laut demi keamanan nasional mereka.
Dalam aturan baru itu, Teheran akan menjamin keamanan pelayaran bagi kapal-kapal, tetapi dengan biaya transit diberlakukan.
Tidak ada kapal yang akan dapat melewati Selat Hormuz tanpa izin dari Iran, kata dia. Langkah Iran ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat posisi tawar mereka di hadapan sanksi ekonomi internasional yang terus menekan pendapatan negara dari sektor minyak.
Ketegangan di Selat Hormuz sendiri mencapai titik didih setelah serangkaian aksi militer terbuka. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di kalangan rakyat sipil.
Berita Terkait
-
Donald Trump Terancam Jadi Penjahat Perang Jika Hancurkan Infrastruktur Sipil Iran
-
Donald Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran, Ahli Hukum Sebut Berpotensi Kejahatan Perang
-
Piala Dunia 2026 Jadi Mesin Uang Global: Putaran Ekonomi Tembus Rp1200 Triliun
-
Peneliti UGM Ungkap Bahaya Domino Kenaikan Harga Plastik: Dari Inflasi Hingga Ancaman PHK
-
Kisah Pilot AS Bertahan Hidup di Wilayah Musuh Saat Pesawat Tempur Meledak Akibat Rudal Iran
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!
-
Bersih-bersih Jakarta! Polda Metro Jaya Tangkap 173 Bandit Jalanan, Sita 8 Senjata Api
-
Banten Daerah Industri, Marinus Gea Desak Program HAM Fokus Lindungi Hak Buruh
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!