China Veto Resolusi Selat Hormuz Karena Ogah Legalkan Aksi Militer Ilegal AS dan Israel

“China menegaskan bahwa kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk harus dihormati sepenuhnya, serta keselamatan jalur pelayaran dan infrastruktur energi harus dijaga,” ujar Mao Ning.

Posisi Bahrain sebagai satu-satunya perwakilan Liga Arab di Dewan Keamanan saat ini memberikan bobot tersendiri bagi usulan itu.

Kendati demikian China tetap pada pendirian bahwa penghentian konflik secara total adalah satu-satunya jalan keluar yang realistis.

Bagi pemerintah China keamanan pelayaran tidak akan pernah tercapai selama dalih hukum untuk operasi militer masih tersedia.

Beijing sangat mewaspadai adanya pemberian dasar hukum bagi tindakan militer yang mereka anggap tidak memiliki legitimasi kuat.

Mao Ning menegaskan bahwa keputusan China dalam forum internasional tersebut diambil dengan pertimbangan yang sangat matang dan objektif.

“Tindakan Dewan harus meredakan situasi, bukan memberi dasar hukum bagi operasi militer yang tidak sah,” tegasnya.

Sebagai bentuk langkah proaktif China dan Rusia kini telah menyebarkan rancangan resolusi tandingan kepada negara-negara anggota lainnya.

Draf tandingan ini lebih menitikberatkan pada upaya penurunan tensi melalui dialog terbuka antar pihak yang berselisih.

Baca Juga: Buktikan Prediksi PBB, Prabowo Ingatkan Menteri: Pangan, Energi, dan Air Masalah Hidup Mati Bangsa

Penghormatan terhadap kebebasan navigasi internasional menjadi poin utama yang ditawarkan dalam proposal alternatif dari pihak Beijing.

“China siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mendorong deeskalasi dan memulihkan stabilitas di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah,” katanya.

Langkah diplomasi ini diyakini lebih sesuai dengan harapan masyarakat dunia yang menginginkan kedamaian tanpa intervensi senjata.

Pihak China juga menyoroti bahwa gejolak harga energi yang mencekik dunia saat ini berakar dari konflik yang melibatkan Iran.

Beijing secara konsisten menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk sanksi ekonomi yang dijatuhkan secara sepihak tanpa mandat PBB.

Bagi mereka segala tindakan tanpa dasar hukum internasional yang jelas hanya akan merusak tatanan perdagangan global yang sudah ada.