- Gubernur Pramono Anung menginstruksikan ASN DKI Jakarta untuk tetap bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal pada 10 April 2026.
- Kebijakan ini bertujuan memastikan roda pemerintahan serta kebutuhan warga di Jakarta tetap terpenuhi tanpa adanya kendala teknis berarti.
- ASN yang bertugas di Balai Kota tetap hadir fisik di kantor guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelayanan masyarakat.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya meninjau pengerukan kali di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).
"Hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, saya tetap minta mereka untuk bekerja seperti biasa," tegas Pramono.
Kebijakan ini diambil guna memastikan roda pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan warga tetap berjalan tanpa kendala teknis.
Sejalan dengan arahan tersebut, sejumlah ASN yang berdinas di bidang pelayanan publik Balai Kota DKI Jakarta tetap memilih untuk hadir secara fisik di kantor.
Ridwan, salah satu ASN Diskominfotik DKI Jakarta, menyatakan bahwa bekerja dari kantor memberikan efektivitas lebih dalam melayani publik.
"Saya pribadi ya, lebih enak ngantor sih," ujar Ridwan di kantornya.
Bagi pegawai di bidang Humas, kehadiran di kantor mempermudah proses pengambilan keputusan dan pembuatan konten informasi bagi warga.
"Kami di bagian Humas kalau misalkan butuh-butuh pendapat masyarakat atau bikin konten, itu kan enakan di kantor," jelas Ridwan.
Baca Juga: Polda Metro Tegaskan WFH Tak Berlaku, Pelayanan Polisi Tetap Berjalan
Meskipun terdapat rekan kerja dari dinas lain yang menjalankan sistem WFH, koordinasi antarlini dipastikan tetap berjalan lancar.
Kepatuhan para pegawai juga diuji dengan aturan ketat mengenai penggunaan kamera saat rapat virtual berlangsung.
"Nyalain kamera semua, nggak boleh yang nggak ada kamera," kata Ridwan menegaskan kedisiplinan rekan-rekannya.
Dedikasi para ASN menjadi kunci utama agar pelayanan publik di Jakarta tidak mengalami degradasi kualitas.
"Tetap kami utamain kepentingan pekerjaan dan kepentingan masyarakat," tutup Ridwan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Gara-Gara Barang Tertinggal, Penumpang Tahan Pintu Whoosh hingga Kereta Telat Berangkat
-
Menaker Usulkan Tambahan 150 Ribu Kuota untuk Magang Nasional 2026
-
Ogah Kecolongan Seperti Riza Chalid! Ini Strategi Kejagung Gembok Samin Tan Sebelum Sasar Pejabat
-
Kejagung Masih Buru Riza Chalid, Jampidsus: Jangan Dibuka Keberadaannya, Nanti Kabur Lagi
-
Prabowo Geram ke Pengusaha Tambang Bandel: Mereka Meludahi Pengorbanan Pahlawan!
-
Prabowo Saksikan Penyerahan Rp 11,4 Triliun Hasil Satgas PKH: Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah
-
Menko Yusril: Kami Dengar Riza Chalid Ada di Malaysia
-
Punya 'Mata dan Telinga', Prabowo: Saya Tahu Banyak Anggota Satgas PKH Diancam dan Intimidasi Mafia
-
Gus Ipul Ingatkan ASN Kemensos Tetap Absen dan Lapor Kinerja Selama WFH: Ada Sanksi jika Melanggar!
-
Momen Prabowo Beri Hormat ke Satgas PKH, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Pencuri Uang Negara