- Gubernur Pramono Anung menginstruksikan ASN DKI Jakarta untuk tetap bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal pada 10 April 2026.
- Kebijakan ini bertujuan memastikan roda pemerintahan serta kebutuhan warga di Jakarta tetap terpenuhi tanpa adanya kendala teknis berarti.
- ASN yang bertugas di Balai Kota tetap hadir fisik di kantor guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelayanan masyarakat.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya meninjau pengerukan kali di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).
"Hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, saya tetap minta mereka untuk bekerja seperti biasa," tegas Pramono.
Kebijakan ini diambil guna memastikan roda pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan warga tetap berjalan tanpa kendala teknis.
Sejalan dengan arahan tersebut, sejumlah ASN yang berdinas di bidang pelayanan publik Balai Kota DKI Jakarta tetap memilih untuk hadir secara fisik di kantor.
Ridwan, salah satu ASN Diskominfotik DKI Jakarta, menyatakan bahwa bekerja dari kantor memberikan efektivitas lebih dalam melayani publik.
"Saya pribadi ya, lebih enak ngantor sih," ujar Ridwan di kantornya.
Bagi pegawai di bidang Humas, kehadiran di kantor mempermudah proses pengambilan keputusan dan pembuatan konten informasi bagi warga.
"Kami di bagian Humas kalau misalkan butuh-butuh pendapat masyarakat atau bikin konten, itu kan enakan di kantor," jelas Ridwan.
Baca Juga: Polda Metro Tegaskan WFH Tak Berlaku, Pelayanan Polisi Tetap Berjalan
Meskipun terdapat rekan kerja dari dinas lain yang menjalankan sistem WFH, koordinasi antarlini dipastikan tetap berjalan lancar.
Kepatuhan para pegawai juga diuji dengan aturan ketat mengenai penggunaan kamera saat rapat virtual berlangsung.
"Nyalain kamera semua, nggak boleh yang nggak ada kamera," kata Ridwan menegaskan kedisiplinan rekan-rekannya.
Dedikasi para ASN menjadi kunci utama agar pelayanan publik di Jakarta tidak mengalami degradasi kualitas.
"Tetap kami utamain kepentingan pekerjaan dan kepentingan masyarakat," tutup Ridwan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Tepis Isu Pesanan, Dasco Tegaskan Revisi UU Polri Bukan Demi Jabatan Kapolri
-
Konflik Papua Tak Kunjung Usai, Komnas HAM Desak Tiga Pihak Ini Segera Duduk Bersama
-
Jerit Keadilan Keluarga M Berlian di DPR: Vonis Seumur Hidup Cuma Modal Lie Detector!
-
Kronologi Lengkap Oknum Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Demi 'Travel Grant'
-
Penjajahan Gaya Baru? PSN Papua Berpotensi Singkirkan Warga Lokal
-
Pramono Wukuf di Arafah, Wagub Rano Karno Pimpin Jakarta Rayakan Idul Adha
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu
-
Mendagri Serahkan Hewan Kurban Kemendagri dan BNPP, Bentuk Kepedulian Sosial Kepada Masyarakat
-
'To Kill or To Be Killed', Jaleswari Ingatkan TNI Dilatih Membunuh Bukan Urus Sawah
-
Biar Setara dengan TNI, Dasco Sebut Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Layak Dipertimbangkan