- Pengamat Jamiluddin Ritonga menilai strategi PSI merekrut kader partai lain mencerminkan kelemahan sistem kaderisasi internal partai tersebut.
- Ketergantungan terhadap figur luar dianggap sebagai langkah pragmatis yang belum mampu meningkatkan elektabilitas PSI secara signifikan.
- Tindakan merekrut kader luar berisiko mengaburkan identitas ideologis serta memicu gesekan internal antara kader baru dan lama.
Suara.com - Klaim elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bakal ada kader dari partai lain yang segera bergabung dinilai tidak bisa semata dilihat sebagai keberhasilan politik.
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kebanggaan merekrut kader partai lain justru mengindikasikan persoalan di internal partai, terutama dalam hal kaderisasi.
“Ada kesan keberhasilan merebut kader partai lain dipandang sebagai kemenangan politik simbolis. Padahal menerima kader partai lain mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi internal partai dalam menciptakan pemimpin sendiri,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (17/4/2026).
Ia menilai, partai yang kuat semestinya mampu melahirkan pemimpin dari dalam, bukan bergantung pada figur dari luar.
Indikasi tersebut, lanjut dia, terlihat di tubuh PSI. Ia menyinggung posisi Ketua Umum Kaesang Pangarep yang dinilai masih membutuhkan dukungan signifikan dari Ketua Harian Ahmad Ali.
“Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Kaesang dalam memimpin PSI, termasuk dalam kaderisasi,” ujarnya.
Jamiluddin menegaskan, kekuatan partai idealnya dibangun melalui sistem kaderisasi internal yang solid, bukan dengan mengandalkan “bajakan” kader dari partai lain.
Karena itu, ia menilai langkah PSI lebih mencerminkan sikap pragmatis ketimbang kekuatan ideologis.
“Bangga menerima kader lain bukan karena daya tarik partainya, tapi hanya sebagai sikap pragmatis partai. Lebih mengutamakan kemenangan instan daripada ideologi,” kata dia.
Baca Juga: Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa strategi tersebut belum tentu efektif. Ia menyoroti elektabilitas PSI yang masih berada di kisaran 1,2 persen.
“Ini artinya, konsolidasi bersama kader ‘bajakan’ belum juga bisa mendongkrak elektabilitas PSI,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan risiko jangka panjang dari langkah tersebut, yakni potensi kaburnya identitas partai atau ideologi aslinya karena terlalu banyak menampung kader partai lain yang datang dengan ideologi masing-masing.
Tak hanya itu, masuknya kader baru juga berpotensi memicu gesekan internal, terutama dengan kader lama yang merasa tersisih dalam perebutan posisi strategis.
Untuk itu, Jamiluddin mengingatkan agar PSI lebih selektif dalam menerima kader dari luar.
“Jangan sampai PSI hanya dipandang sebagai kendaraan politik untuk meraih posisi strategis semata, bukan sebagai wadah kaderisasi permanen,” katanya.
Berita Terkait
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Sebut Rencana Pramono Anung Ini 'Lucu', Kevin Wu PSI: Rakyat Bisa Antipati ke Partai Politik
-
PSI Usul Cara Lain Tambah PAD Jakarta, Tak Perlu Jual Nama Halte ke Parpol
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Begal Gambir dan Ironi Residivisme: Ketika Jalanan Terasa Lebih 'Menerima' Daripada Dunia Kerja
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Segera Disidang
-
Rapat Internal Tertunda, Komisi II DPR Ungkap Ternyata RUU Pemilu Belum Ada Naskah Akademik
-
KPK: Partai Politik Rentan Korupsi, Belum Ada Sistem Keuangan dan Kaderisasi Terintegrasi
-
UHC Pemda Palangka Raya Komitmen Bantu Terapi Tumbuh Kembang Anak: Terjamin JKN
-
Nutri-Level di Kemasan Makanan: Apa Saja yang Perlu Diketahui Sebelum Memilih?