- Jaringan Aksi Jaga Kedaulatan Rakyat menggelar demonstrasi di Kantor YLBHI pada Jumat, 17 April 2026 terkait akses keadilan.
- Massa menuntut YLBHI meningkatkan transparansi pendanaan serta pemerataan advokasi hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini terabaikan.
- Jagara mendesak YLBHI mengawal kasus besar seperti tragedi KM50 dan Kanjuruhan agar penegakan hukum berjalan lebih konsisten.
Suara.com - Jaringan Aksi Jaga Kedaulatan Rakyat (Jagara) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor YLBHI pada Jumat (17/4/2026).
Aksi ini membawa sejumlah tuntutan, mulai dari independensi lembaga bantuan hukum hingga transparansi pendanaan dan pemerataan advokasi hukum.
Ketua Umum Jagara, Kahpril Gibran, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan akses keadilan lebih luas.
Ia menilai, selama ini advokasi hukum kerap terfokus pada kasus yang mendapat perhatian publik.
“Kami mendorong agar advokasi hukum tidak hanya fokus pada isu yang viral. Masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan, tetapi tidak mendapat sorotan,” ujar Gibran kepada wartawan.
Menurutnya, YLBHI memiliki peran strategis dalam memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, independensi dan profesionalitas lembaga tersebut dinilai harus dijaga secara konsisten.
Selain itu, Jagara juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan serta sumber pendanaan YLBHI.
Gibran menilai keterbukaan informasi menjadi bagian dari akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga: Muncul Kabinet YouTuber, Ferry Irwandi dan Bobon Santoso Rebutan Posisi Kepala BGN
“Transparansi penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik, apalagi isu aliran dana asing ke LSM kerap menjadi sorotan,” katanya.
Dalam aksinya, Jagara turut mengkritik pendekatan advokasi yang dinilai lebih menonjolkan narasi di ruang publik.
Mereka meminta YLBHI lebih aktif turun langsung ke masyarakat, khususnya dalam mendampingi kelompok yang memiliki keterbatasan akses hukum.
“Turunlah tim hukum YLBHI ke rakyat kecil, banyak ribuan kasus menimpa saudara-saudara yang tidak didampingi bantuan hukum,” tegasnya.
Gibran juga mendorong YLBHI untuk mengawal sejumlah kasus besar secara konsisten sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum.
Gibran menyinggung kasus KM50 dan Tragedi Kanjuruhan yang dinilai belum memberikan rasa keadilan.
“YLBHI tolonglah kalian kawal kasus KM50 dan Tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini masih belum mendapatkan keadilannya,” keluh Gibran.
Berita Terkait
-
Muncul Kabinet YouTuber, Ferry Irwandi dan Bobon Santoso Rebutan Posisi Kepala BGN
-
Viral Murid Acungkan Jari Tengah ke Guru, Dedi Mulyadi Usul Pelaku Dihukum
-
Bocil Ini Viral Bikin Klinik Kecantikan Khusus Gen Alpha, Sekali Perawatan cukup Bayar Rp2000
-
Viral! Cowok 18 Tahun Masuk IGD Ngaku Menstruasi, Dokter Ungkap Fakta Pilu di Baliknya
-
Lebih Enak MBG? Penampakan Makanan Tak Layak Prajurit AS Saat Perang Lawan Iran
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Dudung Ungkap Alasan Kepala BGN Diganti, Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG
-
Kantor BGN Masih Digeledah Kejagung, Lantai Dua Steril dari Aktivitas Pegawai
-
KPK Amankan Belasan Orang di OTT Imigrasi Jakbar, Dirjen Imigrasi Buka Suara
-
Dadan Dicopot Sebelum Diperiksa Kejagung, Pakar UGM: Biar Penyelidikan Tak Terganjal 'Orang Kuat'
-
Tiket Masuk Ancol Gratis Mulai 8 Juni, Cek Ketentuannya di Sini!
-
Danantara Belum Buka Laporan Keuangan, Koalisi Sipil: Waspada Celah Korupsi Aset Negara!
-
KAI Daop 1 Jakarta: 19 Kereta Dilempari dalam 5 Bulan, Pelaku Mayoritas Remaja
-
Kasus Dugaan Jual Beli Titik MBG, Kejagung Masih Geledah Kantor BGN
-
Tanggapi Kabar Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, Dasco Ungkap DPR Sudah Lama Soroti BGN
-
Kantor BGN Digeledah dan Dadan Hindayana Dikabarkan Ditangkap Kejagung, Begini Respons Dasco