Nasihat JK ke Jokowi Soal Ijazah: Kenapa Tidak Dikasih Lihat Agar Rakyat Tak Berkelahi

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan nasihat kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait polemik keaslian ijazah yang terus bergulir di tengah masyarakat.

JK menekankan bahwa langkahnya memberikan nasihat tersebut didasari oleh posisi dirinya sebagai sosok yang lebih senior secara usia maupun pengalaman politik dibandingkan dengan Jokowi.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Sabtu (18/4/2026) kemarin, JK menjelaskan alasannya mengambil sikap untuk ikut campur dalam persoalan ini.

Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan kepada mantan pasangannya di pemerintahan periode 2014-2019 tersebut.

"Saya lebih tua dari dia. Jadi, sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati," ujar JK, sapaan akrabnya, saat memberikan keterangan kepada awak media.

Keprihatinan JK Atas Konflik di Masyarakat

Fokus dari nasihat yang disampaikan Jusuf Kalla adalah mengenai dampak sosial yang ditimbulkan dari isu ijazah ini.

Menurut JK, perdebatan mengenai asli atau tidaknya dokumen pendidikan milik Jokowi telah menciptakan pembelahan yang tajam di tingkat akar rumput.

Ia melihat adanya ketegangan yang tidak perlu di antara warga negara yang seharusnya bisa dihindari jika ada langkah transparansi yang diambil sejak awal.

Baca Juga: Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik

JK mengaku merasa perlu menasihati karena memandang masyarakat telah terjebak dalam pertikaian yang berlarut-larut selama dua tahun terakhir.

Ia mempertanyakan mengapa opsi paling sederhana, yakni menunjukkan bukti fisik ijazah tersebut ke publik, tidak segera dilakukan oleh pihak istana atau Jokowi sendiri.

"Kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat, dua tahun," katanya.

Menjaga Netralitas di Tengah Pusaran Roy Suryo dan Rismon

Meskipun memberikan nasihat kepada Jokowi, Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya tetap berada dalam posisi yang netral dalam menanggapi polemik ini.

Ia tidak ingin dianggap memihak kepada kelompok-kelompok yang selama ini vokal mempertanyakan keabsahan ijazah tersebut, seperti Rismon Hasiholan Sianipar maupun pakar telematika Roy Suryo.

Ketegasan sikap netral ini ditunjukkan JK dengan menolak permintaan pertemuan dari pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi dalam isu ijazah.

Ia tidak ingin kehadirannya disalahartikan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan yang menyudutkan mantan presiden tersebut.

"Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral," ujarnya menjelaskan batasan komunikasi yang ia bangun.

Dalam kesempatan yang sama, Jusuf Kalla juga menyinggung kedekatan emosional dan sejarah panjangnya dengan Jokowi.

JK mengingatkan publik bahwa hubungan baik mereka sudah terjalin jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden RI.

JK mengklaim memiliki peran signifikan dalam perjalanan karier politik Jokowi di tingkat nasional.

"Apa kurangnya saya coba? Saya yang bawa ke Jakarta," katanya mengenang masa-masa awal kemunculan Jokowi di kancah politik ibu kota.

Lebih lanjut, JK menekankan bahwa dirinya adalah salah satu orang yang memberikan dukungan penuh saat Jokowi mulai merintis jalan menuju kepemimpinan nasional.

Ia bahkan merujuk pada dokumentasi lama yang memperlihatkan kebersamaan mereka di masa lalu sebagai bukti komitmen dukungannya.

"Saya yang bantu Jokowi. Tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Janganlah macam-macam begitu," lanjut JK.

Upaya Hukum dan Harapan Pengakhiran Polemik

Langkah JK memberikan keterangan terkait ijazah Jokowi ini dilakukan usai dirinya melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 8 April 2026.

Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya JK untuk menertibkan narasi-narasi yang dianggapnya sudah melampaui batas dan melibatkan namanya secara tidak tepat.

Pada saat pelaporan tersebut, JK kembali menegaskan inti dari nasihatnya kepada Jokowi.

Ia percaya bahwa solusi tercepat dan paling efektif untuk menghentikan kegaduhan nasional ini ada di tangan Jokowi sendiri.

Dengan menunjukkan ijazah asli, maka segala spekulasi, tuduhan, dan caci maki di media sosial maupun kehidupan nyata dapat segera berakhir.

"Saya yakin Jokowi punya ijazah aslinya. Ya, sebenarnya kita stoplah ini perkara dengan cara Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli," kata JK pada saat itu.

Bagi JK, transparansi bukan berarti menunjukkan kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab seorang pemimpin untuk menenangkan rakyatnya.

Dengan berakhirnya polemik ijazah, JK berharap energi bangsa tidak lagi terbuang untuk perdebatan yang sama dan masyarakat bisa kembali bersatu tanpa ada kecurigaan satu sama lain.