- Lingkar Muda Indonesia mendesak YLBHI diaudit secara independen terkait sumber pendanaan donor asing demi menjaga kepercayaan publik.
- Alfian Sangadji meminta YLBHI menolak intervensi asing serta menjaga independensi lembaganya demi mengutamakan kepentingan nasional dalam advokasi.
- Aksi massa di Jakarta pada 22 April 2026 tersebut menuntut YLBHI bersikap transparan dan tidak selektif menangani kasus.
Suara.com - Lingkar Muda Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Hal itu untuk memastikan garis perjuangannya tidak menyimpang. Oleh karena itu, YLBHI juga diminta terbuka terhadap pengawasan publik, khususnya terkait sumber pendanaan yang diterimanya.
Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji menyampaikan, keterbukaan merupakan syarat utama menjaga kepercayaan publik.
"Kami mendesak adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat," katanya saat menggelar aksi di depan Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).
Tanpa transparansi, kata Alfian, akan muncul spekulasi yang berpotensi merusak kredibilitas YLBHI. Akbatnya, rentan disusupi kepentingan luar bahkan menjauhkan YLBHI dari masyarakat.
"Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka," katanya.
Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing dalam aktivitas advokasi hukum. Alfian menegaskan bahwa independensi lembaga harus dijaga secara ketat.
"Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing agar tetap berdiri di atas kepentingan nasional," ujarnya.
Alfian pun mengkritisi konsistensi YLBHI dalam menjalankan fungsi advokasi. Menurutnya, YLBHI semestinya tidak tebang pilih dalam menangani sebuah kasus hukum.
Baca Juga: Geruduk YLBHI, Jagara Desak Jangan Hanya Bela yang Viral, Rakyat Kecil Juga Butuh
"Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan selektif," katanya lagi.
Berita Terkait
-
Geruduk YLBHI, Jagara Desak Jangan Hanya Bela yang Viral, Rakyat Kecil Juga Butuh
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Dugaan Kuasa Hukum Soal Kasus Andrie Yunus: Operasi Intelijen Libatkan 16 Orang
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Wamensos Minta Aceh Utara Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
-
Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat
-
Ungkit Jasa Misi PBB, 4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Hukuman Ringan
-
Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah
-
Pastikan MBG Berbasis Sains, Nanik S Deyang Rekrut Profesor Gizi Masuk Jajaran BGN
-
Otto Hasibuan Digugat! Jabatan Wamenko dan Ketum PERADI Dinilai Tabrak Putusan MK
-
'Kita Kerjakan Bersama', Terkuak Rapat Gelap 4 Anggota BAIS TNI Sebelum Siram Air Keras Andrie Yunus
-
Sita Uang Ratusan Juta Saat OTT, KPK Bawa Bupati Muara Enim ke Jakarta Besok
-
Ismail Menangis, Asrul Bertongkat: Dua Bos Travel Resmi Ditahan KPK Kasus Kuota Haji
-
KPK Dalami Fakta Sidang Raffi Ahmad Titip iPhone 17 dari AS, Siap-siap Diperiksa?