Heboh Usulan Purbaya Pungut Tarif di Selat Malaka, Malaysia Singgung 'Titipan' AS

Suara.com - Celetukan Menkeu Purbaya soal pungutan tarif ke kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka jadi perhatian publik internasional dan negara tetangga.

Pihak Malaysia dan Singapura tegas menolak wacana Purbaya tersebut. Kedua negara tersebut berprinsip selat Malaka harus bebas dari pungutan apapun untuk kapal internasional yang melintas.

Menariknya, salah satu media Malaysia, Says, mengulas perihal dugaan keinginan pihak Amerika Serikat yang tengah mencari jalur perayaan baru di tengah penutupan selat Hormuz oleh Iran.

Dalam laporan berjudul, The US Has Its Eyes On The Strait Of Melaka. Here’s What It Means For Malaysia, disebutkan kondisi ini tak berselang lama setelah isu soal permintaan akses militer AS di langit Indonesia.

Menurut analis keamanan Malaysia, Munira Mustaffa, menilai langkah Washington tidak lepas dari dinamika global yang lebih luas.

“AS sedang mencari titik tekanan baru di jalur perdagangan strategis,” ujarnya kepada Says seperti dikutip, Kamis (24/4).

Menurutnya, Selat Malaka kini dipandang sebagai jalur alternatif penting di tengah ketegangan di Selat Hormuz.

Selat Malaka sendiri menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan serta menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.

Sekitar sepertiga perdagangan global dan lebih dari separuh distribusi minyak serta gas dunia melewati perairan ini setiap tahun.

Baca Juga: Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?

Bagi Malaysia, Selat Malaka bukan sekadar jalur internasional, tetapi urat nadi ekonomi nasional.

Dua pelabuhan utama, Port Klang dan Port of Tanjung Pelepas, sangat bergantung pada arus kapal yang melintasi perairan tersebut.

“Gangguan sekecil apa pun di Selat Malaka bisa berdampak langsung pada ekonomi Malaysia,” kata Munira.

Meski Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama ini bekerja sama menjaga keamanan selat, munculnya isu akses militer AS dinilai berpotensi menguji kesepakatan yang suda ada.

Sementara itu, menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menegaskan tidak ada alasan bagi negara mana pun untuk mengambil alih atau mengendalikan Selat Malaka.

Nordin menilai jalur pelayaran strategis tersebut tetap aman dan berada dalam kendali negara-negara pesisir.