Harga BBM di Vietnam Turun, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Impor Hingga Juni 2026

Suara.com - Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bersama Kementerian Keuangan memutuskan menyesuaikan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku pada Rabu (23/4/2026).

Dalam kebijakan terbaru ini, harga bensin mengalami penurunan. Bensin E5 RON 92 turun 100 dong per liter, sementara RON 95 berkurang 160 dong per liter. Setelah penyesuaian, harga E5 RON 92 menjadi 21.830 dong per liter dan RON 95 menjadi 22.880 dong per liter.

Penurunan juga terjadi pada jenis bahan bakar lain. Solar (diesel) turun cukup signifikan sebesar 1.160 dong per liter menjadi 26.690 dong per liter. Sementara itu, minyak mazut berkurang 820 dong per kilogram menjadi 18.810 dong per kilogram.

Pada periode penyesuaian kali ini, pemerintah tidak menggunakan dana stabilisasi harga, tetapi tetap melakukan pengisian dana tersebut. Untuk minyak mazut dan solar, besaran yang dimasukkan ke dalam dana mencapai 400 dong per liter.

Rincian harga terbaru:

Bensin E5 RON 92: 21.830 dong (Rp14.350) per liter (turun 100)
Bensin RON 95: 22.880 dong (Rp15.029) per liter (turun 160)
Solar (diesel): 26.690 dong (Rp17.532) per liter (turun 1.160)
Minyak mazut: 18.810 dong (Rp12.350) per kilogram (turun 820)

Di sisi lain, Kementerian Keuangan Vietnam telah mengajukan rancangan kebijakan kepada Kementerian Kehakiman untuk memperpanjang masa berlaku aturan terkait pajak impor BBM.

Aturan sebelumnya, yakni Dekret Nomor 72/2026/N-CP yang berlaku sejak 9 Maret hingga 30 April 2026, menetapkan penurunan tarif pajak impor most favoured nation (MFN) untuk sejumlah produk BBM hingga 0 persen.

Dalam aturan tersebut, pajak impor untuk bensin tanpa timbal seperti RON 95 serta bahan campurannya diturunkan dari 10 persen menjadi 0 persen. Sementara itu, solar dan bahan bakar avtur juga dipangkas dari 7 persen menjadi 0 persen.

Baca Juga: Vietnam dan Korea Selatan Sepakati Belasan Kerja Sama, Fokus Teknologi hingga Energi Nuklir

Selain itu, berbagai bahan baku produksi BBM seperti naphtha, reformate, dan kondensat juga dikenakan tarif pajak 0 persen.

Dalam draf kebijakan terbaru, pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku aturan tersebut selama dua bulan hingga 30 Juni 2026.

Tak hanya itu, daftar produk yang mendapat fasilitas pajak 0 persen juga direncanakan akan diperluas, termasuk beberapa jenis minyak dan produk turunannya dalam kelompok kode barang tertentu.

(Antara)