Gubernur Fakhiri Dorong Depapre Jadi Pusat Perikanan, Libatkan Ondoafi dan Masyarakat

Suara.com - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menjadi pusat perikanan berbasis masyarakat.

Langkah ini disampaikan langsung saat tatap muka dengan ondoafi dan warga di Kampung Waiya, Rabu (29/4).

Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri menegaskan pemerintah tidak akan mengambil alih hak tanah milik masyarakat adat.

Ia menyebut pembangunan hanya bertujuan membuka akses ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan warga.

“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” ujar Fakhiri.

Ia mengapresiasi sikap terbuka ondoafi dan masyarakat Depapre yang mendukung pembangunan tanpa mengabaikan nilai adat dan sejarah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan.

Sejumlah program disiapkan, mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga kawasan kampung nelayan.

Baca Juga: Rel KRL dan Kereta Jarak Jauh di Bekasi Harus Dipisah

“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami juga siapkan pabrik pengalengan ikan,” katanya.

Selain infrastruktur, pemerintah akan memberikan bantuan kapal tangkap dan pendampingan teknis bagi nelayan.

Fakhiri menekankan bahwa potensi laut Papua harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” ujarnya.

Fakhiri juga menegaskan prinsip pemerintah yang tidak membeli tanah dalam proyek pembangunan.

Ia menilai langkah tersebut penting agar hak masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang.