Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

"Sistem checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi terancam terkikis ketika satu lembaga memiliki kewenangan besar namun beroperasi tanpa mekanisme penyeimbang yang efektif. Ini menciptakan preseden berbahaya bagi institusi negara lainnya," tegas dia.

Lebih lanjut, Gian mengatakan sejarah menunjukkan bahwa ketertutupan di sektor keamanan kerap menjadi pintu masuk bagi kemunduran demokrasi.

Tanpa reformasi mendasar, pola serupa berpotensi mereproduksi praktik-praktik yang pernah menjadi ciri rezim otoritarian di masa lalu.

Karena itu, Gian Kasogi mendesak bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi struktural terhadap DPN.

Dia menilai beberapa langkah konkret yang perlu dipertimbangkan antara lain, pertama, penguatan mekanisme pelaporan DPN kepada DPR melalui rapat dengar pendapat yang teratur dan terbuka.

Kedua, pembentukan badan pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk mengaudit proses dan keputusan DPN.

Ketiga, kodifikasi standar transparansi minimal yang harus dipenuhi oleh DPN dalam setiap siklus pengambilan keputusan strategis.

"Kerahasiaan dalam pertahanan boleh ada, namun harus dibingkai dalam prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Reformasi DPN bukan berarti membuka semua informasi rahasia pertahanan kepada publik, melainkan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tunduk pada mekanisme akuntabilitas demokratis yang memadai dan dapat dipercaya," pungkas Gian Kasogi.

Baca Juga: Peneliti Soroti Keberadaan DPN dan Potensi Dominasi Kemenhan, Ini Bahayanya