Polisi Cuma 'Wait and See', KontraS Cium Aroma Pelimpahan Berkas Terselubung ke Puspom TNI

Suara.com - Sidang lanjutan praperadilan yang kasus Aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026). Dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak pemohon yaitu Andrie Yunus.

Salah satu saksi yang dihadirkan pihak pemohon, yaitu dari Komisi Untuk orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, memberikan keterangan cukup krusial.

Dalam persidangan, Dimas mengungkapkan kejanggalan terkait pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Ia mengaku telah berulang kali mempertanyakan dasar hukum pelimpahan tersebut kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

"Apa yang melatarbelakangi pelimpahan itu? Apakah dalam konteks hal ini adalah faktor hukum atau faktor non-hukum, seperti misalnya ada desakan, ancaman, atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu," ujar Dimas saat menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Andrie Yunus, di PN Jaksel, Jumat (22/5/2026).

Dimas juga membeberkan bahwa pasca-Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI, pihak kepolisian cenderung bersikap pasif setelah menyerahkan alat bukti ke pihak militer.

Padahal, menurutnya, proses penyidikan seharusnya tetap berjalan di jalur kepolisian selama belum ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Saat menanyakan langkah lanjutan penyidik, Dimas menyebut jawaban dari Dirkrimum Polda Metro Jaya hanya berupa penantian.

"Jawaban dari Dirkrimum waktu itu kurang lebih adalah, saya coba parafrasekan, 'Kami wait and see. Kami akan menunggu.' ungkap Dimas di hadapan Hakim tunggal.

Baca Juga: Korban Kekerasan dan Pembela HAM Disebut Sulit Dapat Keadilan Lewat Peradilan Militer

Ia menegaskan bahwa keberadaan unsur sipil seharusnya menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk terus melanjutkan proses hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di akhir keterangannya, Dimas menekankan bahwa objek utama dalam praperadilan ini adalah persoalan kelambatan proses atau undue delay yang merugikan korban.

Ia menilai ada indikasi pelimpahan terselubung atau penghentian terselubung yang mengabaikan kepentingan korban sebagai subjek utama.

"Saya berharap dalam persidangan praperadilan ini objek yang diperkarakan bisa menjadi salah satu breakthrough hukum karena lagi-lagi tidak pernah ada sama sekali sebelumnya gitu ya pelimpahan terselubung atau penghentian terselubung," tegasnya.

Dimas menyoroti perbedaan ranah antara Polri dan TNI dalam sistem peradilan.

Menurutnya, Polri memiliki kewenangan terbesar dalam criminal justice system, sementara TNI memiliki mekanisme hukum internal sendiri.

"Harapan kami penyelesaian kasusnya masih bisa dipersidangkan di forum peradilan umum," menutup keterangannya. (Tsabita Aulia)