Prabowo Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Mampukah Pangkas Impor Energi?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi energi melalui konversi massal kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi swasembada energi sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyampaikan bahwa elektrifikasi sektor transportasi dapat menjadi kunci untuk menghemat devisa negara yang selama ini terserap untuk impor bahan bakar fosil.

"Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik, insyaAllah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program konversi kendaraan memungkinkan masyarakat tetap memanfaatkan kendaraan yang sudah dimiliki tanpa harus membeli unit baru, sekaligus mendukung target ketahanan energi nasional.

Namun, rencana tersebut mendapat catatan dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, menilai keberhasilan program konversi kendaraan listrik masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi biaya dan kesiapan industri pendukung.

"Pertama, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru," kata Raditya dalam pernyataan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, biaya terbesar berasal dari baterai dan conversion kit yang meliputi motor listrik serta inverter. Komponen-komponen tersebut menyumbang lebih dari separuh total biaya konversi kendaraan.

Selain itu, Raditya menyoroti belum terbentuknya ekosistem konversi kendaraan listrik yang memadai di Indonesia. Jumlah bengkel konversi tersertifikasi masih terbatas, sementara sebagian besar komponen utama masih bergantung pada impor.

"Kedua, ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia saat ini masih belum terbentuk secara memadai," ujarnya.

Baca Juga: Pabrik BYD Subang Masuki Tahap Finalisasi Demi Kuasai Pasar Mobil Listrik Indonesia

Menurut IESR, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketergantungan baru pada rantai pasok luar negeri. Padahal, salah satu tujuan utama elektrifikasi transportasi adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan komponen strategis.

Karena itu, IESR mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengejar target jumlah kendaraan yang dikonversi, tetapi juga mempercepat pembangunan industri komponen kendaraan listrik dalam negeri. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program transisi energi dapat dirasakan secara lebih luas.

Raditya menambahkan, keberhasilan program konversi pada akhirnya ditentukan oleh kelayakan ekonominya bagi masyarakat maupun negara. Ia menilai perlu ada kajian mendalam mengenai efektivitas biaya agar program tersebut benar-benar menjadi solusi dalam mendukung transisi energi nasional.

Penulis: Vicka Rumanti