Prabowo Sedang Gali Kubur Kapitalisme, Tapi Dihalangi 'Musuh dalam Selimut'

Suara.com - Saya berani mendukung premis bahwa Prabowo memang betul-betul ingin mengeliminasi kapitalisme. Dasarnya, ada pada konsistensinya untuk melakukan "penolakan' tersebut. 

Indikasi itu tidak saja tergambar jelas dalam visi-misi Asta Cita, yang mencantumkan program memperkokoh Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.

Sikap tegas Prabowo kembali disampaikan saat peresmian operasionalisasi serentak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seluruh Indonesia, yang digelar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026.

Juga, saat dia menimpali gonjang-ganjing kurs Dolar Amerika Serikat yang melemahkan nilai Rupiah. Tentu, pernyataan presiden harus dicermati substansinya.

Selanjutnya, pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun 2025-2026, Prabowo kembali memantapkan tekadnya lebih strategis.

Ia menyatakan, kekayaan sumber daya alam  yang berlimpah harus dikuasai oleh negara, dan penetapan harganya (setting price) oleh otoritas di dalam negeri bukan oleh negara asing.

Musuh Dalam Selimut

Saya termasuk orang yang mengusung sistem ekonomi konstitusi, yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, atau kelanjutan perjuangan ekonomi Pancasila dari almarhum guru besar kami: Profesor Mubyarto.

Berdasarkan hal itu, saya jelas mendukung penuh jalan yang ditempuh Prabowo. Itu untuk memastikan—meminjam istilah pendukung klub sepakbola Inggris Liverpool, "you are not walk alone", tuan presiden.

Baca Juga: Prabowo Target 100 GW PLTS dalam Tiga Tahun: Seberapa Siap Indonesia Mewujudkannya?

Aksi penolakan nyata atas sistem ekonomi kapitalisme itu semakin mewujud, melalui tanggapan Prabowo terhadap stagnasi kondisi makro ekonomi satu bulan terakhir.

Kondisi itu setidaknya dipengaruhi dua hal. Pertama, melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Kedua, harga komoditas SDA Indonesia yang tak kita atur sendiri. 

Tentu saja, sikap dan langkah Prabowo ini takkan disukai oleh "orang-orang" yang menjadi agen sistem ekonomi kapitalisme di Tanah Air.

Namun, memang ada tantangan yang harus dihadapi atas tata kelola sistem ekonomi konstitusi yang hendak diterapkan. Khususnya, menyangkut otoritas ekonomi dan moneter yang mengurusnya di dalam pemerintahan.

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tidak terlepas dari kinerja pengurus lembaga independen Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jika, sosok atau figur keempat pimpinan lembaga ini mendapat kepercayaan (trust) dari para pelaku ekonomi, tentu pelemahan Rupiah segera dapat diatasi.

Faktanya, justru pelemahan Rupiah terus dibiarkan terjadi dan memperoleh sentimen negara, serta ketidakpercayaan dari para investor asing.

Bahkan tanggapan itu dapat dicermati juga dari surat Kadin RRC kepada pemerintah atas iklim investasi Indonesia.

Hal yang disorot, yaitu soal urusan perizinan investasi yang berbelit-belit, lama, serta terdapatnya pungutan liar (pungli) di kementerian atau lembaga terkait.

Lebih aneh lagi, justru kebijakan Gubernur BI Perry Warjiyo yang menaikkan batas bunga acuan perbankan sebesar 50 poin menjadi 5,25%.

Maksudnya, agar USD tidak "diborong" dan dibawa ke luar negeri (capital outflow)—lalu sesuai teori atau buku teks ekonomi—tingkat bunga dinaikkannya.

Jelas strategi gubernur BI itu tidak logis atau bahkan absurd. Apalagi dilakukan saat presiden berpidato tentang arah besar kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia, dengan menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2025 dan 5,8-6,5% dalam RAPBN 2027.

Kebijakan ini jelas menyulitkan para pengusaha sektor riil yang telah terbebani. Lantas, hal itu juga akan menghambat kinerja pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro dan tujuan percepatan Asta Cita yang ideologis.

Pengusaha jelas akan memiliki beban tambahan, apabila perbankan umum juga menyesuaikan ketetapan tingkat bunga (interest rate) BI tersebut.

Potensi kredit macet akan muncul, dan sektor riil tidak bakal bergerak dinamis mendukung sasaran kinerja makro ekonomi yang ditetapkan oleh Prabowo.

Dengan demikian, Presiden Prabowo harus memastikan dukungan kebijakan dan loyalitas di dalam pemerintahannya sendiri.

Publik yang telah merasakan manfaat berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bisa dikatakan "dikerjai" oleh musuh dalam selimut.

Kritik tajam Dahlan Iskan melalui tulisan "Dor! Dor!" mungkin ada benarnya dalam konteks urgensi, namun kita harus melihat gambaran besarnya. Reformasi BUMN melalui Danantara sebagai super holding adalah kunci.

Jika dikelola oleh personalia yang setia pada visi "Ekonomi Konstitusi", Danantara akan menjadi benteng terakhir melawan agen-agen kapitalisme yang masih bercokol di birokrasi.

Rumusan kebijakan dan formula harga komoditas SDA seperti nikel, batu bara, bauksit, minyak dan gas, memang tidak lagi ditentukan harganya oleh negara lain.

Instruksi presiden kepada jajaran kabinet harus ada yang mengawalnya secara hari ke hari (day by day). Artinya, jangan sampai rumusan kebijakan dan formula harga tersebut justru menguntungkan orang per orang atau sekelompok orang saja.

Bila hal itu masih terjadi, mengacu pernyataan Prabowo, kekayaan alam Indonesia lebih baik disimpan di bawah tanah untuk cucu atau generasi penerus nanti.

Hal inilah, yang dulu tidak dikerjakan oleh Dahlan Iskan saat menjabat Menteri BUMN, maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Nah, atas kecenderungan ini, siapakah sebenarnya yang antek-antek asing dan agen kapitalisme!?