Prabowo Sedang Gali Kubur Kapitalisme, Tapi Dihalangi 'Musuh dalam Selimut'

Defiyan Cori

Pemerhati Ekonomi. Lulusan Universitas Gadjah Mada.

Suara.com - Banyak pihak tampaknya masih menyangsikan, apakah Presiden RI Prabowo Subianto benar-benar ingin menolak kapitalisme sebagai sistem ekonomi politik yang dulu ditolak mentah-mentah oleh founding father kita?

Saya berani mendukung premis bahwa Prabowo memang betul-betul ingin mengeliminasi kapitalisme. Dasarnya, ada pada konsistensinya untuk melakukan "penolakan' tersebut. 

Indikasi itu tidak saja tergambar jelas dalam visi-misi Asta Cita, yang mencantumkan program memperkokoh Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.

Sikap tegas Prabowo kembali disampaikan saat peresmian operasionalisasi serentak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seluruh Indonesia, yang digelar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026.

Juga, saat dia menimpali gonjang-ganjing kurs Dolar Amerika Serikat yang melemahkan nilai Rupiah. Tentu, pernyataan presiden harus dicermati substansinya.

Selanjutnya, pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun 2025-2026, Prabowo kembali memantapkan tekadnya lebih strategis.

Ia menyatakan, kekayaan sumber daya alam  yang berlimpah harus dikuasai oleh negara, dan penetapan harganya (setting price) oleh otoritas di dalam negeri bukan oleh negara asing.

Musuh Dalam Selimut

Saya termasuk orang yang mengusung sistem ekonomi konstitusi, yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, atau kelanjutan perjuangan ekonomi Pancasila dari almarhum guru besar kami: Profesor Mubyarto.

Baca Juga: Prabowo Target 100 GW PLTS dalam Tiga Tahun: Seberapa Siap Indonesia Mewujudkannya?

Berdasarkan hal itu, saya jelas mendukung penuh jalan yang ditempuh Prabowo. Itu untuk memastikan—meminjam istilah pendukung klub sepakbola Inggris Liverpool, "you are not walk alone", tuan presiden.

Aksi penolakan nyata atas sistem ekonomi kapitalisme itu semakin mewujud, melalui tanggapan Prabowo terhadap stagnasi kondisi makro ekonomi satu bulan terakhir.

Kondisi itu setidaknya dipengaruhi dua hal. Pertama, melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Kedua, harga komoditas SDA Indonesia yang tak kita atur sendiri. 

Tentu saja, sikap dan langkah Prabowo ini takkan disukai oleh "orang-orang" yang menjadi agen sistem ekonomi kapitalisme di Tanah Air.

Namun, memang ada tantangan yang harus dihadapi atas tata kelola sistem ekonomi konstitusi yang hendak diterapkan. Khususnya, menyangkut otoritas ekonomi dan moneter yang mengurusnya di dalam pemerintahan.

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tidak terlepas dari kinerja pengurus lembaga independen Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).