News / Metropolitan
Selasa, 26 Mei 2026 | 11:24 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. [Suara.com/Adiyoga]
Baca 10 detik
  • Wagub DKI Rano Karno meninjau fasilitas pengolahan sampah Copen Hill di Kopenhagen pada 17 Mei 2026.
  • Copen Hill mengolah sampah menjadi energi listrik dan panas melalui sistem pemilahan ketat yang melibatkan partisipasi warga.
  • Pemprov DKI Jakarta menerapkan sanksi pemilahan sampah, namun kebijakan tersebut dinilai belum didukung sistem infrastruktur yang terintegrasi secara holistik.

Suara.com - Kunjungan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ke fasilitas pengolahan sampah Copen Hill di Kopenhagen, Denmark, Minggu (17/5/2026), menyisakan pertanyaan besar.

Apakah pelajaran mahal dari Eropa itu benar-benar akan mengubah wajah pengelolaan sampah Jakarta, atau hanya menambah koleksi studi banding tanpa tindak lanjut?

Dari Kopenhagen, Rano membawa pulang kekaguman atas sistem yang ia saksikan sendiri.

"Teknologinya sangat maju. Tidak hanya mengolah sampah menjadi energi, sisa pembakarannya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran aspal," ujar Rano, dikutip dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Copen Hill, yang dikelola Amager Resource Center dan mulai beroperasi pada 2017, mampu mengolah 440.000 hingga 610.000 ton sampah per tahun, menghasilkan sekitar 283 GWh listrik dan 1.383 GWh energi panas bagi 100.000 hingga 150.000 rumah tangga di Kopenhagen.

Namun, di balik kecanggihan teknologi itu, pengelola fasilitas menegaskan bahwa kunci keberhasilan sesungguhnya terletak pada kedisiplinan warga, yakni sistem pemilahan ketat sejak dari rumah tangga dengan 10 kategori sampah yang berbeda.

Rano pun mengakui bahwa infrastruktur saja bukan jawaban.

"Pemilahan sampah di hulu adalah kunci. Teknologi bisa dibangun, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan partisipasi warga," tegasnya.

Pemprov DKI sendiri kini menyiapkan sanksi bagi warga yang tidak memilah sampah sejak tingkat rumah tangga. Sebuah kebijakan yang langsung menuai sorotan dari kalangan akademisi.

Baca Juga: Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok

Sosiolog Andreas Budi Widyanta mempertanyakan logika kebijakan yang hanya menyasar masyarakat kecil, sementara sistem pengangkutan sampah sendiri dinilai masih dalam tahap persiapan.

"Kok selalu yang mau dihukum adalah yang masyarakat kecil lagi? Kalau masyarakatnya itu sudah memilah, tapi kalau yang mengambilnya saja kemudian menjadikan pilahan-pilahan sampah itu jadi satu lagi dalam satu truk, gimana?" sorot Andreas dalam pernyataannya kepada Suara.com, Selasa (26/5/2026).

Petugas memasukkan sampah organik ke dalam mesin pencacah di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Makasar, Jakarta, Rabu (20/5/2026). [ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/sgd]

Andreas menilai, persoalan sampah Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sepotong-sepotong.

"Artinya ya berbagai lini dari hulu sampai hilir itu, jangan hanya bicara tentang hilirisasi yang itu-itu saja, tapi dari proses bagaimana pengelolaan sampah dari rumah tangga sampai pengolahannya dan pembuangannya. Itu kan mesti kemudian ditata secara sistematis, holistik gitu, terintegrasi," ujarnya.

Kenyataan di lapangan pun masih jauh dari ideal, karena infrastruktur penunjang pemilahan sampah di Jakarta belum sepenuhnya tersedia. Bahkan di sejumlah RT, kebijakan itu masih tertahan di tahap sosialisasi.

Jakarta kini berdiri di persimpangan. Antara niat baik yang sudah berulang kali disuarakan dari berbagai kunjungan ke luar negeri, dan kenyataan bahwa persoalan sampah ibu kota tak kunjung tuntas tanpa pembenahan yang benar-benar menyeluruh.

Program besar yang melibatkan jutaan warga di tengah pemangkasan anggaran daerah pun turut menambah beban masalah. Tapi waktu, seperti kapasitas Bantargebang, tidak pernah bisa diajak berkompromi.

Load More