Kepala LAB 45: Saat Ini Sedang Berlangsung Dwifungsi ABRI yang Halus, Tapi Sulit Dilawan

“Setiap kali ada persoalan sulit seperti penertiban lahan, distribusi pangan, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, selalu muncul jawaban: libatkan saja TNI, maka semuanya akan beres,” kata Jaleswari.

Namun, ia menilai logika tersebut justru berbahaya bagi demokrasi. Sebab, negara bisa kehilangan rantai akuntabilitas sipil ketika tentara mulai menangani urusan pangan, koperasi, hingga proyek strategis nasional.

“Ketika ada masyarakat adat yang tanahnya dirampas, ketika ada petani yang protes, mereka harus mengadu kepada siapa? Kepada bupati, menteri, atau komandan batalyon?” ujarnya.

Jaleswari menyebut kondisi itu sebagai bentuk the rule of nobody, istilah yang dikutip dari filsuf Hannah Arendt.

Situasi tersebut terjadi ketika garis tanggung jawab menjadi kabur dan tidak ada pihak yang benar-benar bisa dimintai pertanggungjawaban.

Ia juga menyoroti keberadaan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai memiliki implikasi konstitusional serius dalam sistem presidensial Indonesia.

“Siapa yang mengontrol meja itu? Siapa yang memeriksa keputusannya? Siapa yang bisa membatalkannya?” kata Jaleswari mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap DPN.

Menurut dia, demokrasi konstitusional dibangun melalui prinsip checks and balances karena kekuasaan selalu berpotensi disalahgunakan.

Mengutip Lord Acton, Jaleswari mengatakan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Baca Juga: Militer Jadi Petani Hingga Pejabat, Doktrin Pertahanan Negara Sedang Disalahgunakan?

Ia juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pasalnya, dalam Pasal 7 UU TNI tidak ada mandat eksplisit yang memberi kewenangan kepada TNI untuk mengurus pangan atau pembangunan koperasi.

“Kalau ada instruksi presiden atau peraturan presiden yang menugaskan TNI ke ranah yang tidak diatur dalam undang-undang, maka kita sedang menyaksikan pelanggaran hukum yang dilegalkan melalui keputusan eksekutif,” ujarnya.

Di akhir pemaparannya, Jaleswari mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi saat ini tidak hadir lewat kudeta militer atau tank di jalanan, melainkan melalui kebijakan administratif yang berlangsung perlahan.

“Perpres demi Perpres, Inpres demi Inpres, satuan tugas demi satuan tugas,” katanya.

Ia pun mengutip pesan Mohammad Hatta tentang demokrasi yang dapat bangkit kembali setelah melewati ujian berat.

Menurutnya, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada keberanian generasi muda menjaga semangat reformasi.

“Diperlukan anak-anak muda yang berani mengatakan apa adanya. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai anak bangsa untuk memperbaiki kondisi bangsa yang demikian,” ujar Jaleswari.