News / Nasional
Kamis, 04 Juni 2026 | 15:58 WIB
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. [Suara.com/Dini Afrianti]
Baca 10 detik
  • Studi PKJS Universitas Indonesia mengungkap 68 persen rumah tangga penerima program MBG memiliki anggota keluarga yang merokok.
  • Kementerian Kesehatan khawatir paparan asap rokok di rumah akan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
  • Pemerintah perlu mengintegrasikan edukasi kesehatan dan pengendalian konsumsi rokok agar efektivitas program MBG dapat tercapai secara maksimal.

"Persoalan gizi dan konsumsi rokok itu dari hasil studi ini menyatakan bahwa tidak bisa dipisahkan," pungkasnya.
Sementara itu, Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Ikeu Tanziha, menilai isu rokok memang perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak. Namun, ia mengingatkan perlunya penguatan metodologi penelitian agar hasilnya dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih kuat.

Terlepas dari catatan metodologis tersebut, Ikeu menegaskan bahwa MBG sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai program pemberian makanan.

"MBG itu adalah transformasi perubahan perilaku. Kebanyakan orang itu menganggap bahwa MBG itu hanya feeding program, hanya ngasih makan doang. Padahal MBG itu adalah transformasi perubahan perilaku," katanya.
Ia juga menilai pengendalian konsumsi rokok memerlukan pendekatan lintas sektor, mulai dari penguatan regulasi hingga perubahan norma sosial di masyarakat.

"Kalau norma nilai di masyarakat mengatakan laki-laki merokok itu dianggap biasa, itu akan biasa. Tapi kalau norma nilai di masyarakat mengatakan 'ih laki-laki yang merokok itu adalah laki-laki yang berbahaya', nanti lama-lama dia akan merasa ada guilty feeling," pungkas Ikeu.

Reporter: Dinda Pramesti K
 
 
 

Load More