Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota

Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan kelompok yang paling berhak menjadi bupati maupun wali kota.

Menurut Bima, lulusan IPDN sejak awal dipersiapkan untuk menjadi pemimpin daerah karena mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai tata kelola pemerintahan.

"Kalau saya selalu percaya yang paling berhak menjadi bupati walikota itu adalah mahasiswa IPDN sebetulnya. Karena mereka paham, they are well trained to be local leaders," kata Bima Arya dalam diskusi 14 tahun Populi Center di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Bima menilai latar belakang politisi yang maju dalam pemilihan kepala daerah sangat beragam. Sementara lulusan IPDN telah dibentuk secara khusus untuk memahami birokrasi dan pemerintahan daerah.

"Kalau politisi kan beda-beda background-nya. Jadi harusnya jalur dari situ adalah jalur yang paling baik," ujarnya.

Meski demikian, Bima mengakui banyak aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kapasitas memimpin daerah namun enggan maju dalam pilkada karena harus melepaskan status sebagai ASN.

Menurut dia, aturan tersebut membuat banyak birokrat berpengalaman memilih bertahan di jalur karier pemerintahan daripada mengambil risiko politik.

"Tapi kan kemudian ASN-ASN yang top ini, banyak yang berhitung untuk maju pilkada karena mereka harus berhenti, berhitungnya banyak," katanya.

Bima mengaku mengenal banyak sekretaris daerah hingga kepala dinas yang dinilainya memiliki integritas, pengalaman, dan kapasitas untuk menjadi kepala daerah.

Baca Juga: 12 Korupsi Sepanjang Tahun 2026: Rasuah Merajalela, Terbaru Bupati Muara Enim

"Saya tahu banyak sekda-sekda yang oke, kepala dinas yang bersih, punya integritas, jam terbang panjang. Tapi mereka nggak berani karena pertaruhannya besar," ucapnya.

Karena itu, Bima menilai regulasi yang mengatur ASN maju dalam pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi agar tidak menutup peluang lahirnya kepala daerah dari kalangan birokrat profesional.