InFast Bestari Resmi Diluncurkan, Soroti Arah Baru Ekonomi di Era Prabowo-Gibran

Suara.com - Lembaga riset independen InFast Bestari resmi diperkenalkan ke publik dengan membawa misi menjembatani hasil kajian akademik dan proses perumusan kebijakan.

Fokusnya mencakup ekonomi, politik, hingga kebijakan publik berbasis data dan bukti.

Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menegaskan lembaganya hadir sebagai mitra kritis pemerintah, bukan alat kekuasaan maupun oposisi.

“Kami ingin menyajikan analisis berbasis bukti untuk membantu kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya dalam peluncuran di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, InFast Bestari menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi, praktisi, teknokrat, hingga aktivis sosial.

Berbagai agenda akan dijalankan, mulai dari riset, Focus Group Discussion (FGD), hingga dialog publik lintas sektor strategis nasional.

Sebagai langkah awal, lembaga ini menggelar FGD bertajuk “Pergeseran Orientasi Ekonomi Indonesia: Kapitalisme Negara di Bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.”

Diskusi tersebut menyoroti menguatnya peran negara dalam perekonomian atau yang dikenal sebagai kapitalisme negara.

Menurut Gede, fenomena ini menjadi isu penting yang perlu dibahas secara jernih dan berbasis data.

Baca Juga: Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?

“Kapitalisme negara adalah salah satu fenomena besar saat ini, tetapi itu hanya satu dari banyak agenda riset kami ke depan,” katanya.

Ia menilai, penguatan peran negara berpotensi menarik investor jika mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan yang tinggi akan sangat menarik bagi pasar, karena investor pada prinsipnya mencari keuntungan,” jelasnya.

Namun demikian, Gede mengingatkan bahwa keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan.

Ia menekankan pentingnya mengurangi praktik rente dalam kebijakan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengelolaan keuangan negara.

“Yang paling penting adalah bagaimana tata kelola bisa melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya,” tegasnya.