- Kongres Amerika Serikat meloloskan Resolusi Kewenangan Perang untuk membatasi keterlibatan militer sepihak presiden terhadap Republik Islam Iran.
- Resolusi yang disetujui Senat dan DPR ini bersifat simbolis serta tidak mengikat secara hukum bagi pemerintah.
- Langkah legislatif tersebut merupakan bentuk pengawasan Kongres terhadap kewenangan presiden dalam operasi militer di Timur Tengah.
Pejabat itu juga menyoroti absennya dua senator Republik, Mitch McConnell dan Dave McCormick, dalam proses pemungutan suara.
Meski demikian, empat senator Republik tercatat mendukung resolusi tersebut, yakni Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, dan Bill Cassidy.
Sementara itu, Senator John Fetterman menjadi satu-satunya anggota Demokrat yang memberikan suara menolak resolusi tersebut.
Dukungan sejumlah senator Republik terhadap resolusi ini dinilai menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal partai terkait kebijakan luar negeri dan penggunaan kekuatan militer.
Perkembangan ini terjadi menjelang pemilihan paruh waktu yang akan menentukan komposisi mayoritas di Kongres.
Selain isu Iran, sejumlah anggota Partai Republik sebelumnya juga mengambil posisi berbeda dengan Gedung Putih dalam beberapa pembahasan kebijakan luar negeri dan anggaran.
Sorotan terhadap Anggaran Militer
Pemungutan suara tersebut juga berlangsung saat Departemen Pertahanan AS mengajukan tambahan anggaran sebesar US$80 miliar kepada Kongres.
Sebagian dana tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional dan keamanan nasional, termasuk yang berkaitan dengan kawasan Timur Tengah.
Baca Juga: Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
Berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Perang, presiden diwajibkan memperoleh persetujuan Kongres apabila pengerahan militer berlangsung lebih dari 60 hari tanpa deklarasi perang resmi.
Pemerintahan AS berpendapat bahwa kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada April lalu memengaruhi perhitungan tenggat waktu tersebut.
Di sisi lain, sejumlah anggota Kongres menilai pengawasan legislatif tetap diperlukan untuk memastikan penggunaan kewenangan militer sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Latar Belakang Ketegangan AS-Iran
Amerika Serikat dan Iran saat ini tengah berupaya meredakan ketegangan melalui mekanisme gencatan senjata dan jalur diplomasi.
Kedua negara disebut sedang memanfaatkan masa transisi selama 60 hari untuk membahas kemungkinan kesepakatan yang lebih komprehensif terkait sejumlah isu, termasuk program nuklir Iran.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian komunitas internasional karena dinilai dapat memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah dan hubungan antara Washington dan Teheran dalam jangka panjang.
Berita Terkait
-
Israel Panik Ketegangan AS-Iran Mereda, Sebut Pejanjian Damai akan Untungkan Hizbullah
-
Wall Street Panik Ditinggal Gen Z? Eks Gubernur New York Dorong Saham AS Mudah Dibeli Warga Global
-
Israel Cuek Iran - AS Damai, Lebanon Terus Digempur
-
Sepakat! Selat Hormuz Dikelola Iran, Bentuk Jalur Komunikasi Darurat dengan AS
-
Gubernur Bank Iran: Kami Tak Wajib Beli Produk Amerika Setelah Damai
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
5 Peserta SPPI Tewas, TB Hasanuddin Desak Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihentikan
-
Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo
-
5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan