4 Kali Dilaporkan Warga, Tujuh Bangunan di Tanah Abang Segera Ditertibkan

Suara.com - Rencana penertiban tujuh bangunan semi permanen di Jalan Kampung Bali XXXII, RT 02/RW 09, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipastikan berawal dari laporan masyarakat yang disampaikan berulang kali melalui layanan Cepat Respon Masyarakat (CRM). Pemerintah menyebut bangunan tersebut berdiri di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

Lurah Kampung Bali Musa mengatakan pihaknya telah menerima sedikitnya empat laporan dari warga sebelum akhirnya memutuskan mengambil langkah penertiban.

"Awalnya, ini hasil dari tindak Cepat Respon Masyarakat (CRM) yang berulang, sudah empat kali CRM," kata Musa saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kelurahan Kampung Bali melakukan proses tindak lanjut CRM (TL-CRM) disertai pendekatan persuasif kepada para penghuni. Dari hasil pemeriksaan, lahan yang ditempati dipastikan bukan merupakan hak para penghuni karena berada di atas saluran air dan kawasan fasos-fasum.

"Kita sudah melakukan proses TL-CRM. Setelah itu, melakukan persuasi, pendekatan. Setelah dipelajari, ternyata memang mereka bukan haknya mereka di sana," ujarnya.

Setelah proses tersebut, pemerintah memberikan surat peringatan secara bertahap sesuai prosedur sebelum memutuskan melakukan penertiban.

Musa menjelaskan sebagian besar penghuni hanya berstatus penyewa. Sementara itu, satu orang yang mengaku sebagai pengelola lokasi juga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan.

"Sebetulnya, saya sudah konfirmasi, dia tidak memiliki bukti apa-apa karena memang itu di atas saluran, di atas fasos fasum," tutur Musa.

Senada dengan itu, Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami mengatakan penataan kawasan dilakukan karena banyaknya keluhan warga terkait dampak bangunan tersebut terhadap lingkungan.

Baca Juga: Kondisi Bangunan Terdampak Longsor di Petamburan

"Itu karena adanya banyak aduan. Kondisi saluran yang mampat, terkait kondisi kumuh, terkait kondisi enggak nyaman. Orang masuk gang itu, berantakan," ungkap Dwiarti.

Ia menuturkan pemerintah selama ini telah memberikan toleransi kepada penghuni untuk menempati lokasi tersebut selama bertahun-tahun. Namun, karena keberadaan bangunan dinilai mengganggu fungsi fasilitas umum dan memicu keluhan masyarakat, penataan akhirnya harus dilakukan.

"Pemerintah berharap penertiban tersebut dapat mengembalikan fungsi saluran dan fasilitas umum sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi warga sekitar," imbuh Dwiarti.