News / Nasional
Senin, 06 Juli 2026 | 15:48 WIB
Sopir angkutan kota mendorong armada rekannya yang mogok di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Jumat (9/9/2022). [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa].
Baca 10 detik
  • Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan kenaikan tarif layanan Mikrotrans atau JakLingko menjadi Rp2.000 per penumpang.
  • Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengusulkan tarif tetap Rp1.000 guna menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi publik.
  • DPRD DKI Jakarta akan membahas tarif dan evaluasi praktik curang operasional bersama dinas terkait pada 7 Juli 2026.

Suara.com - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan penerapan tarif Rp2.000 untuk layanan JakLingko atau Mikrotrans.

Usulan tersebut muncul bersamaan dengan kajian kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek yang tengah dibahas.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli menilai angka tersebut masih terlalu tinggi untuk diterapkan saat ini.

"Saya kira tarif Rp2.000 jangan dulu. Menurut saya Rp1.000 saja," ujarnya saat dimintai tanggapan, Senin (6/7/2026).

Ia menyebut kondisi masyarakat saat ini masih sensitif terhadap segala bentuk kenaikan tarif transportasi.

"Alasan DTKJ kan agar data penumpang lebih riil. Nah, kalau hanya untuk mendapatkan data penumpang, nggak harus Rp2.000. Kalau begitu dibuat saja yang lebih murah, semurah mungkin. Mungkin Rp1.000," kata Taufik.

Bus listrik JakLingko. (Dok: Pemprov DKI Jakarta)

Legislator PKS itu menekankan tarif Rp2.000 perlu dikaji ulang karena menyangkut fungsi utama Mikrotrans.

"Salah satu fungsi JakLingko atau Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor," jelasnya.

Ia khawatir tarif yang dinilai terlalu tinggi justru membuat masyarakat beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Baca Juga: Banggar DPR Minta Usulan Insentif Kepala Daerah Ditunda: Jaga Fiskal Lebih Penting

"Kalau Rp2.000, nanti masyarakat malah hitung-hitungan, 'Ah, mending naik motor saja,'" ucap Taufik.

Sebaliknya, ia menilai tarif Rp1.000 masih berada dalam batas yang wajar bagi masyarakat.

"Insyaallah masih masuk akal," kata politisi yang akrab disapa MTZ.

Isu tarif Mikrotrans sebelumnya juga mencuat dalam konteks yang lebih luas, yakni maraknya praktik curang berupa tap kartu sendiri oleh oknum operator.

Taufik menyebut praktik tersebut akan dibahas secara khusus dalam rapat kerja Komisi B bersama Transjakarta dan Dinas Perhubungan pada Selasa (7/7/2026).

"Besok akan kami bahas lebih khusus. Besok kami rapat dengan BUMD, Transjakarta, dan Dinas Perhubungan," pungkasnya.

Load More