- Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak dialog kemanusiaan untuk menghentikan konflik bersenjata di wilayah Intan Jaya dan Yahukimo, Papua.
- Pemerintah memberikan akses penuh kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan independen atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil.
- Penegakan hukum yang objektif dan imparsial diperlukan demi memberikan keadilan serta pemulihan bagi para korban konflik bersenjata tersebut.
Suara.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog kemanusiaan sebagai upaya membangun kepercayaan sekaligus mendorong penghentian konflik bersenjata di Papua menyusul rangkaian insiden yang menimbulkan korban jiwa di Intan Jaya dan Yahukimo.
Anis mengatakan, dialog perlu melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, dan masyarakat sipil agar tercipta kondisi yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia di Papua.
"Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata, kontak senjata, di mana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan," kata Anis di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menambahkan penyelesaian konflik juga harus diikuti penegakan hukum yang profesional, objektif, dan imparsial agar hak korban atas keadilan dan pemulihan dapat terpenuhi.
Menurut dia, Komnas HAM membutuhkan akses seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas negara ketika terdapat warga sipil yang meninggal dalam konflik bersenjata.
"Komnas HAM menyesalkan, mengecam peristiwa yang sama berulang, dan kami mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius, terutama adalah melakukan penegakan hukum sehingga memberikan keadilan bagi korban, dan tentu pemulihan bagi korban dan anggota keluarga," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah membuka akses bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan atas insiden yang menimbulkan korban sipil di Intan Jaya, Papua Tengah.
Hal tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif.
Yusril di Jakarta, Senin mengatakan pemerintah akan melakukan penyelidikan terhadap jatuhnya korban sipil, termasuk seorang ibu hamil dan bayinya yang meninggal akibat konflik bersenjata di Papua.
Baca Juga: Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan
Menurut dia, selain penyelidikan internal yang dilakukan pemerintah dan TNI, Komnas HAM juga dipersilakan melakukan penyelidikan secara independen untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
Komnas HAM menghimpun informasi awal terkait kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7) malam.
Dalam peristiwa tersebut, seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau yang sedang mengandung tujuh hingga delapan bulan meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah terkena peluru saat berada di rumahnya.
Komnas HAM juga mencatat eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir menyebabkan jatuhnya korban lain, antara lain seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing.
Selain itu, lembaga tersebut menerima informasi mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Perintis Balinggama, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, meninggal dunia, sementara tujuh penumpang dilaporkan selamat.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Kecam Tewasnya Ibu Hamil di Intan Jaya, Desak Kasus Diusut Tuntas
-
Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan
-
Peluru Tembus Dinding Tewaskan Ibu Hamil di Papua, DPR Minta Pemerintah Buka Siapa Pelakunya
-
Tragedi Ibu Hamil Tewas di Sugapa, Komnas HAM Desak Akhiri Kekerasan di Wilayah Sipil
-
Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, DPR Minta Diusut Transparan
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif