Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Terima Audiensi DPRD Teluk Wondama

"Kalau Teluk Wondama bisa mengusulkan, itu bagus sekali. Nanti kita prioritaskan karena ini Papua yang harus kita perhatikan," ujarnya.

Ia menjelaskan Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep berasrama atau boarding school. Lahan yang dibutuhkan minimal 6,8 hektare dan harus bersertifikat milik pemerintah daerah atau pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

"Lahannya 6,8 hektare, sertifikatnya harus punya Pemda atau Pemprov. Tidak boleh punya masyarakat adat atau individu. Kalau punya masyarakat adat, silakan dihibahkan dulu dan diurus administrasinya," kata Agus Jabo.

Soleman menyampaikan sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai lahan Sekolah Rakyat di Teluk Wondama. Terdapat lahan hibah masyarakat seluas sekitar 10 hektare yang dapat didorong untuk disiapkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Agus Jabo menyambut baik hal itu. Ia meminta proses administrasi segera diselesaikan agar Teluk Wondama dapat masuk dalam tahapan usulan pembangunan.

"Kalau bisa tahun ini luar biasa. Saya catat, dengan kehadiran Bapak di sini, sebulan ke depan sudah bisa mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Dalam audiensi juga dibahas bahwa usulan program KAT untuk Teluk Wondama telah ditindaklanjuti melalui asesmen Kementerian Sosial di dua kampung, yakni Kampung Sewar dan Yopmeos. Program itu direncanakan untuk 75 keluarga penerima manfaat dan sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan pada 2027.

"Untuk KAT ternyata sudah ditindaklanjuti karena Dinsos sudah mengajukan usulan. Totalnya 75 KPM di dua kampung. Sekarang sedang proses, mudah-mudahan tahun 2027 sudah operasional," kata Agus Jabo.

Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama segera menindaklanjuti hasil audiensi bersama pemerintah daerah, terutama untuk pemutakhiran DTSEN, optimalisasi kuota PBI-JK, percepatan usulan Sekolah Rakyat, serta pengawalan program KAT.

Baca Juga: 833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar

"Bukan saatnya lagi kita hanya menikmati jabatan. Bapak harus berjuang untuk membebaskan masyarakat Teluk Wondama dari kemiskinan dan menjadi masyarakat yang sejahtera," pungkas Agus Jabo.***