Tiga Pulau Padam dalam Dua Bulan: Ada Apa dengan Listrik Indonesia?

Suara.com - Dalam waktu kurang dari dua bulan, pemadaman listrik terjadi secara beruntun di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Gangguan itu berdampak pada jutaan pelanggan serta menghambat aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Pemerintah dan PT PLN (Persero) menyampaikan penyebab yang berbeda untuk setiap peristiwa, mulai dari gangguan sistem transmisi hingga kendala teknis pada jaringan kelistrikan yang memicu pemadaman.

Kini rangkaian insiden tersebut memunculkan pertanyaan di ruang publik. Apakah kejadian itu hanya kebetulan atau menjadi sinyal adanya persoalan yang lebih besar dalam keandalan sistem kelistrikan nasional?

Mulai dari Sumatra Gelap

Rangkaian gangguan kelistrikan nasional bermula pada Mei 2026 ketika pemadaman massal melanda sejumlah provinsi di Sumatra. Wilayah terdampak meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, hingga Kepulauan Bangka Belitung. Sekitar 13,1 juta pelanggan sempat kehilangan pasokan listrik.

PLN menyebut gangguan dipicu cuaca buruk yang merusak jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi.

Kerusakan itu memicu efek domino pada sistem interkoneksi Sumatra sebelum pasokan dipulihkan secara bertahap dalam beberapa hari.

Gangguan Menjalar ke Jawa

Memasuki Juni 2026, pemadaman bergilir meluas ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Gangguan dirasakan di berbagai daerah mulai Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur melalui skema manajemen beban terbatas.

PLN menjelaskan pemadaman dilakukan setelah dua unit pembangkit besar mengalami gangguan sehingga kemampuan pasokan listrik menurun. Perusahaan kemudian mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain dan menyatakan sistem kembali normal secara bertahap setelah proses pemulihan selesai pada akhir Juni.

Kalimantan Mengalami Hal Serupa

Setelah rentetan kejadian di Sumatra dan Jawa, pemadaman bergilir kini terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Gangguan mulai dirasakan sejak akhir Juni dan masih berlangsung di beberapa daerah hingga awal Juli 2026.

Baca Juga: Panen Kopi Robusta Jember Ditargetkan Tembus 100 Ton

PLN menyebut penyebabnya berbeda di tiap sistem kelistrikan, mulai dari kebocoran boiler pada PLTU di Kalimantan Barat, gangguan dua PLTU di Kalimantan Timur, hingga forced outage pada 11 pembangkit listrik swasta di sistem Kalselteng. Kondisi tersebut memaksa PLN menerapkan manajemen beban untuk menjaga keandalan pasokan.

Pemadaman berulang memicu sorotan DPRD, terutama di Kalimantan Selatan, yang meminta PLN menjelaskan penyebab gangguan dan mempercepat pemulihan sistem.

Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan aktivitas rumah tangga dan usaha yang terganggu akibat jadwal pemadaman yang berulang dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Siti Mukaromah, mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pemadaman listrik berkepanjangan.

"Pemadaman listrik ini sangat berdampak pada pelaku UM Mereka yang sedang berjuang mempertahankan usaha justru harus menanggung kerugian akibat listrik padam dalam waktu lama. Kondisi ini sangat memberatkan dan merugikan mereka," kata politisi yang akrab disapa Erma itu.

Erma mendorong agar PLN menyiapkan mekanisme kompensasi atau bantuan bagi UMKM yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

"PLN harus memastikan keandalan pasokan listrik agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Jika ada UMKM yang terdampak, harus ada bentuk tanggung jawab yang jelas, baik berupa kompensasi maupun langkah bantuan lainnya," tandasnya.

Benarkah Semua Karena Batu Bara?

Isu krisis batu bara mengemuka setelah pemadaman listrik terjadi beruntun di Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Di media sosial, gangguan tersebut dikaitkan dengan dugaan menipisnya stok batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN.

PT PLN (Persero) membantah anggapan tersebut. Perusahaan menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara, melainkan gangguan teknis yang berbeda pada masing-masing sistem kelistrikan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kondisi stok batu bara untuk pembangkit saat ini berada dalam level aman. Menurut dia, pasokan energi primer telah diperkuat sehingga mampu menjaga keandalan operasional pembangkit.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026), PLN mengklaim kondisi sistem kelistrikan, terutama di Jawa, sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026.

Darmawan memastikan stok batu bara pembangkit dalam kondisi normal. Ia menyebut, sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, PLN telah mendapatkan pasokan batu bara dengan kalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 4.500 kcal/kg.

"Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari existing supply untuk bulan Juli dan 3 juta ton per bulan dari Agustus sampai Desember, sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 35,9 GW, yang tentu saja ini membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi," ungkap Darmawan.

PLN menjelaskan penyebab gangguan di setiap wilayah tidak sama sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai dampak krisis batu bara nasional.

Di Kalimantan Barat, misalnya, pemadaman dipicu kebocoran pipa boiler pada salah satu unit PLTU yang mengurangi kapasitas pembangkit. Sementara di daerah lain, gangguan berasal dari kendala teknis pada pembangkit maupun jaringan transmisi.

Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, mengatakan kebijakan pemadaman bergilir diterapkan secara terbatas dan terukur untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan selama proses pemulihan berlangsung.

"Adanya padam di beberapa lokasi merupakan langkah manajemen beban secara terbatas dan terukur untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat," kata Mukhlis dalam keterangannya, Jumat.

Menurut dia, gangguan operasional pada pembangkit menyebabkan pasokan listrik ke sistem kelistrikan Kalbar belum kembali optimal sehingga pengaturan beban menjadi langkah yang harus dilakukan.

Mukhlis menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu krisis batu bara karena kondisi pasokan energi primer masih aman.

"Kondisi ini tidak terkait dengan ketersediaan energi primer maupun batu bara, yang saat ini dalam kondisi aman," tegasnya.

Ragukan Klaim Pemerintah

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai persoalan pasokan batu bara menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

"Menurut saya penyebab utama adalah kekurangan pasokan Batubara yang dibutuhkan pembangkit PLN," kata Fahmy kepada Suara.com.

Menurut Fahmy, kekurangan pasokan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

"Kekurangan pasokan tersebut disebabkan kebijakan ESDM dalam pemangkasan quota produksi. Kedua, pengusaha tidak memenuhi kewajiban DMO," tegasnya.

Ia mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban memasok kebutuhan PLN. Langkah itu dinilai penting agar pasokan energi primer bagi pembangkit tetap terjaga.

Selain itu, Fahmy mengingatkan PLN memiliki kewajiban memberikan kompensasi kepada pelanggan apabila pemadaman berlangsung melebihi batas waktu yang diatur. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dijalankan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Bagaimana Sistem Kelistrikan Indonesia Bekerja?

Indonesia belum memiliki satu jaringan listrik nasional yang menghubungkan seluruh wilayah dalam satu sistem terintegrasi. Sistem kelistrikan masih terbagi ke dalam beberapa sistem besar, seperti interkoneksi Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta sejumlah sistem yang lebih kecil di wilayah timur Indonesia.

Dengan skema tersebut, gangguan pada satu sistem tidak otomatis menyebabkan sistem lain ikut padam.

Namun, ketika gangguan muncul hampir bersamaan di beberapa sistem besar, seperti Sumatra, Jawa, dan Kalimantan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, perhatian publik pun mengarah pada kesiapan infrastruktur kelistrikan nasional.

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, memandang bahwa kompensasi yang diberikan kepada pelanggan setelah terjadinya pemadaman listrik atau blackout dinilai bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Kepastian agar peristiwa itu tidak terulang kembali menjadi poin yang harus diutamakan.

"Yang paling dibutuhkan masyarakat sebenarnya adalah kepastian bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena kalau blackout terus berulang, kerugian masyarakat akan jauh lebih besar dibanding kompensasi yang diterima," kata Marwan di Jakarta belum lama ini.

Siapa yang Paling Merugi?

Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat. Lebih dari itu, pemadaman juga memicu kerugian ekonomi.

Rumah tangga, pelaku UMKM, hingga sektor jasa menjadi pihak yang paling terdampak akibat padamnya pasokan listrik selama berjam-jam.

Bagi rumah tangga, pemadaman listrik menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu, mulai dari penyimpanan bahan makanan, penggunaan peralatan elektronik, hingga akses internet.

"Kalau sering mati listrik tuh kerjaan jadi gak bisa lancar. Jadi lama selesainya," kata Tini (38), seorang karyawan penatu di Jogja kepada Suara.com.

Ia mengaku sempat kebingungan menghadapi tumpukan pakaian pelanggan yang kian menggunung akibat mesin cuci dan setrika tidak dapat beroperasi.

"Ya kemarin itu ada puluhan kilogram pakaian pelanggan yang semuanya tertahan. Kalau dipaksakan pakai kucek manual, tenaga kami tidak akan sanggup," ujarnya.

Di sektor perhotelan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Deddy Pranowo Eryono, menyebut pemadaman listrik berulang memaksa hotel mengeluarkan biaya operasional tambahan. Hotel harus menyalakan genset selama pemadaman demi menjaga kenyamanan tamu.

"Pemadaman listrik yang sering terjadi sangat berdampak bagi kita, yang paling menonjol adalah adanya tambahan biaya operasional hotel yaitu pembelian solar untuk genset," kata Deddy kepada Suara.com.

"Listrik adalah kebutuhan vital hotel kita tidak mau menganggu kenyamanan para tamu maka genset mau tidak mau harus nyala," imbuhnya.

Menurut Deddy, persoalan tidak berhenti pada biaya bahan bakar. Tegangan listrik yang tidak stabil turut menyebabkan sejumlah perangkat elektronik hotel mengalami kerusakan sehingga menambah beban biaya perawatan.

"Tegangan listrik yang tidak stabil menyebabkan beberapa fasilitas elektronik seperti AC, TV, water heater, dan komputer hotel rusak. Ini perlu tambahan biaya untuk membenahi, biaya pun sekarang naik. Sementara harga kamar stagnan karena daya beli masyarakat turun," ujarnya.

Meski pemadaman mulai berkurang, Deddy mengatakan gangguan listrik masih sesekali terjadi. Ia menyebut PHRI DIY belum bisa beralih ke energi surya sebab membutuhkan investasi besar, sementara kondisi industri perhotelan belum sepenuhnya pulih.

"Kita belum melakukan itu (meminta kompensasi) karena ini sifatnya nasional, termasuk Jawa juga mengalami yang sama. Hanya kami dari daerah sudah melapirkan ke BPP PHRI dan akan sampaikan ke menteri terkait juga PLN," ungkapnya.

Evaluasi Menyeluruh Sebuah Keharusan

Rangkaian pemadaman listrik yang terjadi di Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan memicu perhatian para pengamat energi. Meski PLN menyebut setiap gangguan memiliki penyebab teknis yang berbeda, sejumlah ahli menilai insiden tersebut perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional.

"Yang perlu dilakukan pertama dan paling mendesak adalah audit terhadap pengaturan sistem proteksi yang ada saat ini," kata Pakar Sistem Tenaga Listrik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmat Adiprasetya Al Hasibi.

Dalam jangka menengah, Rahmat mendorong PLN melakukan inspeksi menyeluruh terhadap jalur bebas transmisi (right of way) dan simulasi ulang berbagai skenario gangguan besar, terutama saat beban puncak.

Menurut dia, pemadaman yang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB menunjukkan bahwa sistem sangat rentan ketika menghadapi gangguan pada periode konsumsi listrik tertinggi.

"Kita perlu mengetahui titik mana yang paling rentan apabila gangguan besar kembali terjadi saat beban puncak. Simulasi seperti ini harus dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah terjadi insiden," tuturnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Rahmat menekankan pentingnya investasi pada teknologi pemantauan jaringan berbasis Wide Area Measuring System (WAMS).

Tak hanya itu, peningkatan porsi pembangkit yang fleksibel seperti PLTA dan PLTG, serta pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai perlu menjadi catatan serius.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama di tengah meningkatnya penggunaan energi terbarukan yang bersifat fluktuatif.

"Kalau penetrasi energi terbarukan semakin tinggi, variabilitas dalam sistem juga akan semakin besar. Karena itu, kita membutuhkan pembangkit yang fleksibel dan sistem penyimpanan energi yang memadai. Ini bukan lagi pilihan yang bisa terus ditunda," tandasnya.