News / Metropolitan
Selasa, 07 Juli 2026 | 07:37 WIB
Ilustrasi pelaku UMKM di Jakarta. (Freepik)
Baca 10 detik
  • Gubernur Pramono Anung mendorong pertumbuhan UMKM dan PKL Jakarta melalui program JakPreneur serta berbagai insentif kemudahan usaha.
  • Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Jakarta Kreatif Festival 2026 untuk memperluas akses pasar, pembiayaan, dan digitalisasi bagi pelaku usaha.
  • Upaya tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,59 persen pada triwulan pertama tahun 2026 yang inklusif.

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dinilai gencar mendorong tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota.

Keberpihakan tersebut terwujud lewat program JakPreneur, yang mencakup peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga digitalisasi bagi ratusan ribu pelaku UMKM di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan kemudahan perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, serta akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar, Pemprov DKI turut menggelar Jakarta Kreatif Festival 2026 yang melibatkan kolaborasi puluhan lembaga dan instansi guna memperluas akses pembiayaan, promosi, dan pasar bagi pelaku UMKM serta ekonomi kreatif.

Data teranyar menunjukkan ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen pada triwulan pertama 2026 dengan dukungan lebih dari 400 ribu pelaku UMKM yang terus diperkuat lewat program tersebut.

Berbagai langkah itu mendapat apresiasi dari kalangan pelaku usaha kecil, salah satunya Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun, yang membina pelaku UMKM dan PKL di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami melihat Gubernur Pramono Anung memiliki pendekatan yang terbuka dan mau mendengarkan aspirasi pelaku usaha kecil. Bagi kami, komunikasi yang baik dan adanya ruang dialog dengan pemerintah daerah merupakan modal penting untuk membangun iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian bagi para pelaku UMKM di Jakarta,” ujar Ali Mahsun, Senin (6/7/2026) malam.

Ali menilai, sektor usaha kecil dan informal membutuhkan ruang untuk tumbuh serta kepastian dalam menjalankan usahanya.

Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap UMKM dan PKL memiliki arti penting karena sektor tersebut menjadi tumpuan penghidupan bagi banyak masyarakat.

Baca Juga: Bikin Pangling, Trotoar Darurat MRT Bundaran HI Disulap Jadi Taman Labirin

Dukungan terhadap pelaku usaha kecil, kata Ali, juga berkontribusi dalam menjaga perputaran ekonomi dan memperluas peluang kerja di tingkat akar rumput.

Pandangan senada disampaikan Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta.

“Kebijakan yang memberikan dukungan kepada UMKM dan menjaga daya beli masyarakat akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga optimisme pelaku usaha dan memperkuat ekonomi daerah,” kata Tutum Rahanta.

Menurut dia, sektor usaha kecil membutuhkan kepastian dan ruang untuk terus berkembang agar dapat mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Para pelaku usaha menilai keberpihakan terhadap UMKM, PKL dan sektor ekonomi kerakyatan memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, serta ketahanan ekonomi masyarakat.

Karena itu, gencarnya dorongan Pemprov DKI Jakarta bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dinilai menjadi langkah penting demi menjaga ekonomi Jakarta tetap tumbuh secara inklusif.

Meski di sisi lain, perhatian terhadap UMKM dan PKL turut berjalan beriringan dengan komitmen penataan kota, di mana Pramono menegaskan trotoar yang telah dibangun harus digunakan untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang.

Load More