- Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek hingga saat ini.
- Pemerintah tengah menghitung ulang besaran subsidi bersama DPRD DKI Jakarta sebelum menetapkan tarif transportasi publik secara final.
- Pemprov DKI tetap menyediakan layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat agar kenaikan tarif hanya menyasar pengguna yang mampu.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan kenaikan tarif Transjakarta maupun Transjabodetabek. Saat ini, pemerintah masih menghitung ulang besaran subsidi sebelum menetapkan tarif final.
Pramono mengatakan usulan tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sudah diterima dan tengah dipelajari bersama DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari itu. Dalam minggu-minggu depan ini, kami segera menghitung kembali,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurut Pramono, keputusan tarif tidak bisa dilepaskan dari kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi terhadap layanan transportasi publik.
“Karena memang untuk memutuskan kenaikan tarif Transjakarta dan semuanya, termasuk Transjabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembahasan tarif menjadi salah satu agenda prioritas yang akan segera diselesaikan bersama DPRD.
Meski begitu, Pramono memastikan dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan mempertimbangkan besaran tarif secara matang agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga akan terus memperluas manfaat layanan gratis bagi 15 golongan pengguna Transjakarta.
Dengan skema tersebut, kenaikan tarif nantinya diharapkan hanya berdampak pada masyarakat yang dinilai mampu membayar.
Baca Juga: DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya
“Karena 15 golongan kan kita terus tambah untuk kita gratiskan, sehingga dengan demikian, siapapun yang nanti akan mengalami kenaikan pasti memang orang-orang yang mampu untuk itu,” ungkap Pramono. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
AI hingga Microchip, RI-China Buka Jalan Baru Kerja Sama Teknologi
-
Kalimantan Belum Selesai, Karhutla Kini Kepung Papua Tengah: Api Makin Meluas
-
Tampang Maulana Paputungan Ayah Keji Pembunuh Disertai Mutilasi Anak Kandung di Merauke
-
Beli Voucher Game di BRImo Dapat Cashback Saldo 50 Persen
-
Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, HIPMI Dorong Pengusaha Lokal Ikut Menikmati Dampaknya
-
Karhutla Kalimantan Mengganas, Presiden Prabowo Optimistis Bisa Segera Dijinakkan
-
22,69 Juta Pengguna Kripto RI, Tantangan Berikutnya Bikin Mereka Tak Lari ke Platform Asing
-
Bukan Sekadar Hitung Langkah, Galaxy Watch Ultra2 dan Watch9 Bantu Atur Beban Latihan
-
Korban FOMO Merapat! Eksotisnya Wajah Sungai Bogowonto Purworejo Saat Surut
-
Prabowo Tak Main-Main! Bidik 4 Korporasi di Balik Karhutla Kalimantan, Izin Bakal Dicabut