- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 pada Selasa, 7 Juli 2026.
- Penyesuaian tarif bertujuan mengurangi beban subsidi tahunan Pemprov DKI Jakarta yang kini mencapai lebih dari empat triliun rupiah.
- Pemerintah didorong melakukan diskusi kelompok terarah bersama masyarakat dan pemerhati transportasi sebelum menetapkan kebijakan kenaikan tarif secara resmi.
Suara.com - Tarif Transjakarta belum pernah mengalami penyesuaian sejak layanan resmi beroperasi pada 2005.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat menanggapi kajian kenaikan tarif Transjakarta yang telah disusun oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Selasa (7/7/2026).
Menurut Nova, mengingat tarif belum pernah naik selama dua dekade, wacana penyesuaian dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 masih dapat diterima masyarakat.
“Kalau misalnya dinaikkan dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, menurut saya masih dalam batas kewajaran,” ujarnya.
Salah satu pertimbangan yang mendasari pandangan Nova adalah besarnya beban subsidi public service obligation (PSO) yang setiap tahun ditanggung Pemprov DKI Jakarta untuk layanan Transjakarta.
Pengurangan beban subsidi akibat penyesuaian tarif dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lain yang lebih mendesak.
“Beban subsidi kita cukup besar, lebih dari Rp4 triliun dalam setahun. Kalau ada penyesuaian tarif, beban subsidi bisa berkurang dan anggaran itu nantinya dapat diprioritaskan untuk kebutuhan lain yang lebih penting,” tuturnya.
Namun, politikus Partai NasDem itu juga menyebut rencana penyesuaian tarif secara umum masih wajar selama didasarkan pada kajian yang matang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang rutin menggunakan Transjakarta.
Ia pun mendorong pemerintah menggelar forum diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) sebelum kebijakan kenaikan tarif resmi diputuskan.
Baca Juga: Tarif TransJakarta Diusul Jadi Rp5.000, Pekerja Informal Berpotensi Paling Terbebani!
“Saya pernah menyampaikan, kalau memang ada wacana kenaikan tarif, buat dulu FGD dengan pengguna, pemerhati transportasi, kemudian hasilnya baru disampaikan kepada kami,” pungkas Nova.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Review Film Back to the 90s: Sensasi Nostalgia Era Boyband yang Penuh Warna
-
BPBD Kota Samarinda Petakan Kawasan Rawan Kabut Asap Dampak Karhutla
-
Kabut Asap, Dinas Kesehatan Riau Siapkan 18 Ribu Masker untuk Pelalawan
-
Aturan Feng Shui Dapur, Jangan Biarkan Rezeki Hangus karena Salah Letak Kompor
-
AI hingga Microchip, RI-China Buka Jalan Baru Kerja Sama Teknologi
-
Kalimantan Belum Selesai, Karhutla Kini Kepung Papua Tengah: Api Makin Meluas
-
Tampang Maulana Paputungan Ayah Keji Pembunuh Disertai Mutilasi Anak Kandung di Merauke
-
Beli Voucher Game di BRImo Dapat Cashback Saldo 50 Persen
-
Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, HIPMI Dorong Pengusaha Lokal Ikut Menikmati Dampaknya
-
Karhutla Kalimantan Mengganas, Presiden Prabowo Optimistis Bisa Segera Dijinakkan