Perubahan Iklim Ancam Sistem Kelistrikan Indonesia, Mengapa Reformasi Jaringan Mendesak?

Suara.com - Perubahan iklim dinilai semakin meningkatkan risiko gangguan pada sistem kelistrikan Indonesia. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera menjadi pengingat bahwa reformasi jaringan listrik perlu dipercepat agar mampu menghadapi cuaca ekstrem dan menjaga keandalan pasokan listrik di masa depan.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan sistem kelistrikan nasional tidak lagi dapat dirancang berdasarkan kondisi cuaca normal. Menurutnya, perubahan iklim meningkatkan risiko gangguan pada pembangkit, jaringan transmisi, hingga distribusi listrik yang dapat memicu pemadaman dalam skala lebih luas.

"Pemadaman listrik di Sumatera perlu dibaca sebagai sinyal bahwa sistem kelistrikan Indonesia membutuhkan reformasi jaringan. Cuaca ekstrem dan krisis iklim dapat mengganggu transmisi, distribusi, maupun pembangkit. Jika sistem tidak dirancang lebih tangguh, gangguan pada satu titik dapat menimbulkan dampak yang lebih luas," kata Deon dalam webinar Reformasi Jaringan Listrik Indonesia, Selasa (7/7).
Menurut IESR, ancaman tersebut berpotensi meningkat seiring prediksi El Niño kuat yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peluang terjadinya El Niño kuat mencapai 98 persen.

Fenomena ini tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan, tetapi juga dapat mengurangi debit air yang menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). IESR mencatat, saat El Niño kuat pada 2015, sekitar 80 persen PLTA di Indonesia mengalami defisit air sehingga produksi listrik menurun. Kondisi serupa juga terjadi pada 2023 ketika pasokan listrik dari PLTA Poso di Sulawesi Tengah turun dari sekitar 500 megawatt menjadi sekitar 160 megawatt.

Melihat tren tersebut, IESR menilai penguatan sistem kelistrikan tidak cukup dilakukan dengan menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan. Perencanaan jaringan juga perlu memasukkan proyeksi risiko iklim, meningkatkan fleksibilitas sistem, serta mempercepat integrasi sumber energi terdistribusi (distributed energy resources/DER) seperti PLTS atap, baterai penyimpanan, hingga kendaraan listrik.

IESR mengusulkan tiga langkah prioritas untuk meningkatkan ketahanan jaringan listrik. Pertama, memperbarui standar dan aturan jaringan agar mampu mengakomodasi pembangkit energi terbarukan yang bersifat variabel seperti PLTS dan PLTB. Kedua, menyusun strategi pengembangan jaringan listrik nasional yang memasukkan indikator ketahanan iklim dan risiko bencana. Ketiga, mempercepat penerapan teknologi smart grid agar berbagai sumber energi lokal dapat saling mendukung ketika terjadi gangguan pada sistem utama.

Bagi IESR, transisi energi tidak hanya bergantung pada penambahan pembangkit energi terbarukan. Tanpa jaringan listrik yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim, risiko gangguan pasokan listrik diperkirakan akan semakin meningkat seiring bertambahnya frekuensi cuaca ekstrem.

Penulis: Chairunisa

Baca Juga: Riset: Hutan Mungkin Tak Lagi Menyerap Karbon Sebanyak yang Kita Perkirakan, Mengapa?