Catatan Setahun Prabowo-Gibran di Bidang Pangan

Suara.com - Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan. Berulangkali ia menyampaikan bangsa yang besar akan terguncang apabila tidak mampu memenuhi pangannya.

Politik bisa terganggu. Seperti tercantum dalam Asta Cita Kedua, Prabowo hendak mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Asta Cita ini masuk prioritas nasional di RPJMN 2005-2029.

Dalam perjalanannya, swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2029, kemudian diubah untuk bisa dicapai secepat-cepatnya.

Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, Oktober 2024-2025, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak mencontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru.

Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984.

Untuk mencapai swasembada beras, di pusat, Soeharto membentuk Sekretariat Bimas. Pengorganisasian Bimas tersentral dipimpin langsung oleh Presiden.

Sementara untuk mendukung produksi padi, dibangun pabrik pupuk dan benih BUMN, membenahi Bulog, membangun litbang pertanian, dan menggalakkan penyuluhan.

Guna memastikan program bisa dieksekusi di tingkat bawah, di desa dibangun Catur Sarana Desa. Ini mencakup kios sarana produksi, BRI unit desa, penyuluhan unit desa (PPL), dan Badan Usaha Unit Desa/KUD.

Kios sarana produksi bertugas menyediakan input produksi, BRI unit desa memastikan akses pendanaan, PPL menggaransi adopsi inovasi, dan BUUD/KUD membeli hasil produksi petani untuk disetor ke Bulog.

Baca Juga: Karena Faktor Ini, Ray Rangkuti Sebut Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Semrawut

Memanfaatkan teknologi Revolusi Hijau yang berkembang saat itu, swasembada beras tercapai pada 1984. Produktivitas padi naik dari 1,8 ton gabah per hektare, menjadi 3,01 ton gabah/ha hanya dalam 14 tahun (1970-1984).

Catatan lain, sejak dilantik, Prabowo dan para pembantunya di Kabinet Merah Putih belum pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan swasembada pangan.

Lonjakan dalam waktu singkat ini mengalahkan Jepang dan Taiwan. Jumlah penduduk berlipat tapi ketersediaan beras naik 300%: dari 7-8 juta ton (tahun 1960-an) menjadi 30-31 juta ton (tahun 2000-an).

Secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usahatani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa.

Pertama, membentuk 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP). Bukan hanya diandaikan menyediakan input produksi dan menampung hasil-hasil produksi pertanian, KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani.

Kedua, menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan penyalurannya dipermudah. Regulasi berjenjang yang berjumlah 125, dipangkas agar lebih sedikit. Ini untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi.

Ketiga, pemerintah pusat bisa mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah.