Polri Periksa 97 Nama yang Diduga Terlibat dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

SuaraSoreang.com - Ferdy Sambo mencoba untuk kelabui Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga membuat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J sempat menemui jalan buntu.

Kapolri menuturkan bahwa dirinya juga terkena tipu daya dari skenario palsu yang dibuat Ferdy Sambo.

Menurut hasil pertemuannya dengan mantan anak buahnya tersebut, dia mengatakan bahwa pihak Ferdy Sambo tetap mempertahankan skenarionya tersebut.

"Saudara FS ini kan menceritakan peristiwa, skenario, yang terjadi di Duren Tiga itu kan tembak-menembak, dan itu disampaikan ke banyak orang termasuk saya," ungkap Sigit, dikutip Suara.com.

Akan tetapi, Sigit menemukan banyak kejanggalan dari cerita yang disampaikan oleh Sambo, yang membuatnya mendesak Sambo untuk bercerita lebih jujur kepadanya.

Bahkan Sigit menegaskan kepada Sambo siap mengusut kasus pembunuhan Brigadir J hingga tuntas, tanpa pandang bulu.

Namun nyatanya Sambo tetap bertahan dengan pernyataan bahwa memang seperti itu fakta kejadiannya.

"Sampai datang ke tempat saya, saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya," sambungnya.

Akhirnya Sambo baru mengakui perbuatannya setelah beberapa hari dirinya ditempatkan di tempat khusus. Sebagaimana diketahui, sambo sempat dipindahkan ke tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Baca Juga: Hantu Asli di Rumah Pengabdi Setan Pangalengan, Begini Pengalaman Horor Warga Lokal Sampai Lari Terbirit-birit

Dari keterangan yang disampaikan Sambo, maka didapatlah sekitar 97 nama untuk dilakukan pemeriksaan yang dianggap terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut.

"Semua yang terlibat di situ kita proses. Kemudian kita periksa ada 97 lah kurang lebih, kemudian kita pilah mana yang melanggar kode etik, mana yang di bawah tekanan, mana yang kena prank," terang Sigit.

Sigit juga menyayangkan kepada nama-nama yang terlibat karena tidak mengklarifikasi atau paling tidak menolak perintah dari atasan kalau memang perintah itu dianggap salah.

"Tetapi kan juga ada aturan-aturan di kita yang seharusnya dia mengklarifikasi atau paling tidak menolak perintah atasan kalau perintah itu dianggap salah," sambunya.

Namun menurutnya, proses harus tetap berlanjut, sebab ini merupakan pertaruhan untuk mengembalikan marwah kepolisian.

Komitmen kita, kita harus tindak tegas yang terlibat, karena ini pertaruhan terkait dengan mengembalikan marwah Polri," pungkasnya.