Suara.com - Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT telah menggelar polling online, membantu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet dan lembaga pendukung.
Kementerian dan lembaga yang diusulkan untuk mendapatkan menteri berbasis sektor digital meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemendikbud, Bekraf, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Proses kurasi ini sendiri berlangsung pada periode 1-31 Agustus 2019. Hasilnya, terdapat 27 nama yang diunggulkan masyarakat untuk membantu Jokowi dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Berdasarkan hasil polling, kandidat yang paling banyak dipilih warganet untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) adalah Gatot S. Dewa Broto. Sebagai informasi, saat ini Gatot menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Di urutan kedua, ada Ismail yang kini masih menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo. Sedangkan pada posisi ketiga, bercokol nama Alex J Sinaga yang sempat menempati jabatan sebagai Direktur Utama Telkom.
Direktur LPPMII Kamilov Sagala mengatakan bahwa pihaknya mengkurasi nama-nama tokoh digital tanah air tanpa ada titipan atau pesanan dari pihak-pihak tertentu.
"Nama-nama yang diseleksi merupakan nama yang sesungguhnya dikenal masyarakat dan memiliki rekam jejak di sektor digital, kemudian dipilih oleh publik secara online secara sebulan," ujar Sagala dalam keterangan resminya, Rabu 4/9/2019).
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menjelaskan bahwa sesungguhnya pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, nama-nama yang dipilih publik bisa menjadi pertimbangan dalam membangun ekonomi digital ke depannya.
Pada kesempatan yang sama, Heru juga mengusulkan agar ada Kementerian yang mengatur segala spesifik mengenai ekonomi digital dengan dua skenario.
Baca Juga: Menkominfo Sebut Ada Hoaks Soal Papua Berasal dari 20 Negara
"Pertama dengan menggabungkan Kemkominfo dengan Bekraf menjadi kementerian Ekonomi Digital dan Kreatif. Kedua merevitalisasi Bekraf menjadi Kementerian Ekonomi Digital dan Kreatif," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menkominfo Sebut Ada Hoaks Soal Papua Berasal dari 20 Negara
-
Menkominfo Prediksi 2030 Gopay Jadi Konsumer Bank Paling Besar
-
Gojek Ditolak Taksi Malaysia, Menkominfo Rudiantara Sebut Tidak Adil
-
Wakili Menkominfo, Sosok Ini akan Jelaskan Blokir Internet di Papua
-
Sudah 6 Hari Blokir Internet di Papua, Ombudsman Minta Penjelasan Kominfo
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Spesial Agustus, BRI Tebar Promo Spesial Diskon di Raja Susu
-
8 Cara Mengatasi Cushion yang Terasa Terlalu Pekat atau Terlalu Cair
-
Presiden Beberkan PFII: Lokasi di Jakarta, Bahasanya Inggris dan Kemungkinan Ada Hakim Asing
-
Penanganan Karhutla Bromo Fokus Pembasahan Delapan Hotspot
-
AI dan Semikonduktor Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi 2027, Targetnya 6%
-
9 Rekomendasi Serum Anti Aging yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui
-
Bursa Mineral Akan Jadi Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi di 2027
-
DPR Kaji Usul Prabowo Bentuk Pengadilan AD Hoc Adili Pengurus BUMN
-
Daftar Pengalihan Arus Jalan Protokol Jakarta Saat Perayaan HUT RI ke-81
-
Satu Langkah Lagi, Dasco Sebut Finalisasi Perpres Ojol Digelar 18 Agustus di DPR