Jualan Agama dan Etnis Masih Marak di Pemilu, Apa Penyebabnya?

Suara.com - Pada 2017, pemilihan gubernur Jakarta berakhir dengan kemenangan prasangka atas pluralisme.

Dalam pemilihan tersebut terjadi upaya yang sangat kuat oleh berbagai kelompok Islam untuk mengutuk gubernur petahana Basuki Ahok Tjahaja Purnama, seorang keturunan China beragama Kristen.

Etnis dan agama seringkali menjadi isu yang dipolitisasi dalam pemilihan umum (pemilu). Penelitian telah menunjukkan bahwa hal tersebut terutama terjadi selama transisi menuju demokrasi.

Selama masa transisi itu, rapuhnya aturan dan praktik demokrasi, dibarengi dengan kuatnya ikatan etnis, seringkali memotivasi politikus untuk mencari dukungan dengan memanfaatkan kesetiaan pemilih kepada suku, etnis, atau agama.

Tapi, yang terjadi di Indonesia membingungkan.

Setelah tiga dekade masa pemerintahan otoriter, transisi Indonesia menuju demokrasi pada 1999 berlangsung sangat cepat dan penuh kekerasan yang dipicu oleh parahnya krisis ekonomi, demonstrasi massa, dan kerusuhan.

Walau periode itu penuh pergolakan, penelitian saya menunjukkan bahwa penggunaan isu etnis dan agama menurun selama kampanye pemilu tahun 1999.

Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa pola itu berubah pada pemilu 2009 saat berbagai calon mulai memobilisasi dukungan dari kelompok etnis lokal, agama, dan komunitas lainnya. Ini terjadi 10 tahun sesudah transisi Indonesia.

Bahkan, pemilihan gubernur Jakarta pada 2017 terjadi kira-kira dua dekade setelah transisi demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Masa Kampanye, KPU Bantul: Pemasangan APK Harus Tetap Perhatikan Estetika

Lalu, mengapa politikus Indonesia meningkatkan penggunaan isu etnis dan agama dalam beberapa tahun terakhir?

Dalam mempelajari hal tersebut, saya menemukan bahwa reformasi pemilu legislatif yang dilakukan tahun 2009 - yang menentukan bahwa kandidat akan memenangkan kursi berdasarkan jumlah suara yang ia peroleh, memiliki peran kunci dalam munculnya politik etnis dan agama.

Reformasi elektoral

Sebelum 2009, Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Dalam sistem ini, partai mengajukan daftar peringkat calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan. Konstituen pun kemudian memilih partai, bukan individu.

Partai memberikan jatah kursi yang mereka menangkan pada para kandidat berdasarkan peringkat calon di daftar, mulai dari yang paling atas.