Bisnis / Makro
Senin, 05 Mei 2014 | 11:13 WIB
Petugas mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium di SPBU. [Antara/Zabur Karuru]

Suara.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) menjadikan angkutan umum sebagai prioritas utama untuk mengisi bbm subsidi seperti premium dan solar. Ini menyusul keputusan BPH Migas yang mengurangi kuota bbm subsidi di Jakarta dari 2.213.720 kilo liter pada 2013 menjadi 2.168.085 kilo liter untuk premium dan jatah solar subsidi, dari 905.316 kilo liter di 2013 menjadi hanya 787.211 kilo liter di 2014.

Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, pengurangan bbm subsidi di Jakarta dilakukan karena warga Jakarta mempunyai banyak alternatif bahan bakar minyak. Menurut dia, pemilik kendaraan pribadi bisa menggunakan bahan bakar gas atau bbm non subsidi apabila kuota bbm subsidi sudah habis.

“Kebijakan kami tahun ini memang memprioritaskan bbm subsidi untuk daerah di luar Jawa. Seperti Sumatera dan Kalimantan, juga Maluku dan Papua. Mereka lebih membutuhkan karena adanya daerah otonom baru. Selain itu, di luar Jawa juga sulit menemukan bbm alternatif,” kata Ibrahim kepada suara.com melalui sambungan telepon, Senin (5/5/2014).

Ibrahim menambahkan, tahun ini, pemerintah menetapkan kuoata BBM subsidi sebanyak 48 juta kiloliter. Dari jumlah itu, sebagian besar akan dialokasikan ke luar pulau Jawa. Namun, Ibrahim tidak merinci berapa banyak alokasi bbm subsidi untuk pulau Jawa.

Ibrahim menambahkan, angkutan umum di DKI Jakarta sudah mempunyai log alias daftar sehingga kebutuhan konsumsi bbm subsidi sudah bisa diprediksi. Sedangkan, angkutan umum seperti bus TransJakarta sudah menggunakan bahan bakar gas.

Load More