Bank Dunia Kembali Minta Pemerintah Kurangi Subsidi BBM

Suara.com - Laporan terbaru Bank Dunia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 diproyeksikan sekitar 5,2 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan pada Maret 2014, yakni 5,3 persen.

Bank Dunia mengatakan, melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan  kredit merupakan  kunci yang dapat membatasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto dalam waktu dekat.  Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez mengatakan, defisit fiskal yang kian membesar menambah tantangan bagi pemerintahan baru yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang.

“Untuk mewujudkan tujuan jangka panjang seperti  pertumbuhan diatas 6 persen dan pengurangan kesenjangan, reformasi struktural yang lebih dalam seperti reformasi kebijakan subsidi BBM dan investasi lebih banyak di bidang infrastruktur, tidak dapat dihindari.  Reformasi tersebut akan membantu pemerataan kemakmuran di negara yang besar ini,” kata Rodrigo A. Chaves, dalam surat elektronik yang diterima suara.com, Selasa (22/7/2014).

Bank Dunia juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang bisa memperbaiki kualitas belanja di APBN 2014. Salah satunya adalah mengurangi subsidi BBM.

"Akan sulit membatasi defisit sehingga hanya 2,4 persen dari PDB, seperti yang diproyeksikan dalam APBN-P 2014, terutama jika harga minyak terus meningkat. Langkah-langkah yang dapat memperbaiki kualitas belanja, melalui pengurangan subsidi BBM dan mencegah penurunan lebih lanjut dalam pendapatan pajak dan non-pajak, akan dapat mengurangi tekanan defisit," kata Ndiame Diop, Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia.

Ini bukan kali pertama Bank Dunia mengingatkan pemerintah soal subsidi BBM. Maret lalu, Bank Dunia meminta pemerintah melakukan reformasi kebijakan yaitu menyesuaikan harga BBM untuk mengurangi beban belanja subsidi energi yang diperkirakan meningkat dari alokasi dalam APBN 2014.

Bank Dunia memperkirakan belanja subsidi akan meningkat hingga mencapai sekitar 2,6 persen terhadap PDB, bandingkan dengan 2,2 persen dari PDB pada 2013, apabila tidak ada penyusunan kebijakan yang berorientasi masa depan.