Suara.com - Real Estate Indonesia berharap agar Menteri Perumahan Rakyat mendatang berasal dari pengembang perumahan sehingga bisa memahami apa saja kesulitan yang dihadapi di lapangan.
"Harapan kami menteri yang terpilih pada kepemimpinan mendatang benar-benar bisa menguasai tentang perumahan sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan," ujar Ketua REI DPD Jateng MR Priyanto.
Salah satunya diharapkan pemerintah bisa cepat mengevaluasi tentang hunian berimbang. Menurut dia, kebijakan tersebut boleh saja dilakukan tetapi tidak bisa diterapkan di semua daerah.
"Kondisi di setiap daerah itu tidak sama, misalnya saja pengembang akan kesulitan menjual rumah mewah di Kabupaten Purwodadi karena di sana yang justru laku adalah rumah sederhana," ujarnya.
Sebaliknya, untuk pembangunan rumah sederhana tidak bisa dilakukan di dalam kota karena tidak sesuainya antara harga tanah dengan harga jual rumah.
"Harapan kami aturan tersebut dapat ditinjau kembali secara rinci sehingga bisa terlaksana dengan baik," katanya.
Priyanto mengatakan pengembang juga berharap agar isu penghapusan rumah sederhana melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak direalisasikan karena akan merugikan masyarakat kurang mampu.
"Jateng ini kan upah minimum regionalnya cukup rendah jadi akan sangat sulit bagi pekerja dengan upah pas-pasan bisa memperoleh tempat tinggal sendiri," jelasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
5 Fakta Raffi Ahmad Disebut Calon Menpora Baru, dari IG Story hingga Status Utusan Khusus Presiden
-
Picu Kontroversi: Trump Abaikan FBI, Pilih Perusahaan Swasta untuk Periksa Calon Menteri
-
Daftar 5 Konglomerat Indonesia Ikut Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Rakyat, Termasuk Boy Thohir hingga Aguan Cs
-
Masuk Kabinet Merah Putih, Widiyanti Putri Wardhana Calon Menteri Apa?
-
Harta Kekayaan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Prabowo yang Setia ke Jokowi
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun