Suara.com - Bank Indonesia meminta perbankan dan lembaga non-bank penerbit kartu kredit mengimplementasikan keharusan penggunaan enam digit nomor identifikasi personal (PIN) sebagai sarana verifikasi dan autentikasi bertransaksi. Aturan itu akan mulai berlaku 31 Desember 2014 atau awal 2015.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas yakin penggunaan enam digit PIN dapat meningkatkan keamanan bagi konsumen dan semakin menguatkan manajemen risiko. Dengan pemberlakuan enam digit PIN, mekanisme penggunaan tanda tangan dalam bertransaksi dengan kartu kredit akan dihapuskan.
"Kalau menggunakan PIN lebih aman, karena menggunakan angka rahasia. Angka rahasia itu hanya diketahui pemiliknya. Jadi pemilik juga tidak boleh memberi tahu PIN-nya ke siapa pun," ujar dia.
Penggunaan PIN juga, menurut Ronald, akan lebih aman karena PIN telah terenskripsi dalam sistem yang bekerja secara "real time".
Namun, penggunaan PIN ini tidak berlaku bagu kartu kredit dengan penerbit dari luar negeri atau untuk transaksi di negara asing yang masih melakukan verifikasi dan autentikasi dengan tanda tangan.
Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti menambahkan pihaknya telah menginstruksikan perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit lainnya untuk menysialisasikan ihwal perubahan proses verifikasi transaksi ini.
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengaku sudah mengoptimalkan proses transisi perubahan sistem verifikasi ini bagi pengguna maupun penerbit.
Meskipun terdapat enam digit PIN baru, Asosiasi menyatakan tiga digit di belakang kartu untuk verifikasi atau "card verification value" yang selama ini biasa dipergunakan masih akan tertera di kartu.
"Itu jadinya akan menambah pengamanan," ujar dia.
Steve mengaku memang akan terdapat tantangan dalam penerapan sistem baru ini, misalnya dalam hal pengadaan mesin verifikasi baru atau masalah sosialisasi dari penerbit ke pengguna.
"Tapi kita akan buat semulus mungkin untuk transisi ini dalam sisa waktu sebelum implementasi," ujar dia.
Penerapan PIN untuk kartu kredit ini sudah dilakukan di beberapa negara di Eropa, dan juga negara Australia, namun masih yang sedikit di Asia Tenggara.
"Di Malaysia juga baru mulai," kata Steve. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen
-
Mengapa Pertalite Mau Dihapus?