Suara.com - LSM Properti, Indonesia Property Watch mengungkapan, ada lima faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah agar bisa mewujudkan Program 1 Juta Rumah. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghada mengatakan, lima faktor itu menjadi hal penting agar rencana membangun 1 juta unit rumah bisa terlaksana.
Kelima faktor tersebut adalah:
1. Ketersediaan tanah melalui bank tanah sehingga harga tanah tidak mengikuti kenaikan mekanisme pasar.
2. Ketersediaan lembaga yang dapat fokus untuk mengurusi rumah rakyat. Dimana saat ini Perumnas diperkirakan cocok untuk tugas tersebut namun harus keluar dari BUMN untuk menjadi fokus Perumnas yang tidak profit oriented.
3. Ketersediaan pendanaan terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi 5%. Selain itu pendanaan dari pihak lain seperti BPJS akan memperkuat permodalan program 1 juta rumah.
4. Ketersediaan data dan informasi backlog yang jelas. Saat ini meskipun sering kita mendengar angka backlog sebesar 15 juta, namun pemerintah diyakini tidak mempunyai asumsi yang jelas untuk angka tersebut dan tidak mengetahui di daerah mana saja yang porsi backlog terbesar sehingga pembangunan menjadi tidak terarah dan hanya berorientasi fisik saja.
5. Pemangkasan biaya-biaya terkait biaya perijznan, biaya sertifikasi dan penyambungan PLN.
Kata Ali, program ini harus dimulai dengan inisiatif dari pemerintah. Dia berharap pemerintah tidak membebankan lima hal tersebut kepada pengembang swasta.
“Dalam hal ini dapat dilakukan program kemitraan melalui program Hunian Berimbang yang juga harus dipenuhi oleh pengembang namun jangan jadikan alasan oleh pemerintah untuk tidak membangun rumah. Karena pemerintah harus hadir bila berkaitan dengan public housing yang selama ini pemerintah telah lalai dan cuci tangan melempar tanggung jawab ke swasta,” katanya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
Terkini
-
Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Gugatan Guru Honorer untuk Anggaran MBG UU APBN 2026
-
Gegara Intervensi BI, Rupiah Berjaya di Jumat Sore ke Level Rp 16.888/USD
-
Kini Giliran Kimia Farma Kembali Raih Gelar Persero
-
Telkom Solution Sabet Enam Penghargaan PRIA 2026, Perkuat Reputasi di Segmen B2B
-
Berkat Perjanjian Prabowo-Trump, AS Bisa Kuasai Mineral Kritis RI
-
Kemenkeu Dukung Proyek Kapal Riset BRIN lewat Skema KPBU
-
Tekstil RI Bebas Tarif ke AS, 4 Juta Pekerja Bisa Bernapas Lega
-
Sektor Eksternal RI Tangguh! Defisit Transaksi Berjalan 2025 Cuma 0,1 Persen PDB
-
Deal Dagang Prabowo-Trump: Hilirisasi hingga Perpanjangan Freeport jadi 'Gula-gula' Pemerintah RI
-
Efisiensi Jadi Harga Mati Industri Logistik Indonesia