Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tanpa ada langkah tegas dan penegakan kedaulatan, program pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
"Untuk menjalankan ini perlu kedaulatan. Tanpa kedaulatan tidak bisa menjalankan program apapun," kata Susi Pudjiastuti dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 provinsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa, (17/2/2015).
Menurut Susi, berbagai peraturan menteri dan surat edaran yang telah dikeluarkannya adalah untuk memperbaiki sumber daya perairan sesuai visi dan misi lautan sebagai masa depan bangsa.
Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat di Indonesia terlalu banyak ironi dan anomali karena republik ini memiliki beragam sumber daya alam tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal.
Ia mencontohkan, Indonesia adalah penghasil minyak mentah tetapi sudah menjadi negara net importir, begitu pula di sektor kelautan dan perikanan semakin sedikit rakyat yang mampu memakan kakap merah karena banyak dari komoditas tersebut yang diekspor.
Kepada perwakilan kepala daerah dari 34 provinsi yang hadir, Menteri Susi meminta agar berperan aktif dalam menyosialisasikan setiap kebijakan dari pemerintah pusat sehingga dapat terkomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik.
"Apabila perbaikan dalam rencana aksi ini ditindaklanjuti, saya meyakini akan tercapainya tujuan bersama, salah satunya adalah memperbaiki tata kelola di sektor kelautan," katanya.
Selain itu, ujar dia, beberapa tujuan lain yang diharapkan dapat tercapai antara lain adalah pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait.
Ia juga menyatakan bahwa salah satu kunci suksesnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah transparan dan tata kelola yang baik, serta tidak adanya lagi egosektoral serta adanya keterlibatan masyarakat secara aktif. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai