Pertamina. (Shutterstock)
Pemerintah mengeluarkan surat resmi penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur setelah 31 Desember 2017.
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam di Jakarta, Rabu (15/4/2015), mengatakan surat resmi penunjukan sebagai pengelola Mahakam dari Menteri ESDM Sudirman Said diterima pada Selasa (14/4/2015) malam.
"Tadi (Selasa) malam, kami terima surat dari Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said) mengenai keputusan Blok Mahakam setelah 2017 diberikan ke Pertamina," kata Syamsu.
Menurut dia, setelah menerima surat tersebut, pihaknya akan membahas masa transisi dari saat ini hingga 31 Desember 2017 secara lebih detail dengan pengelola lama, Total E&P Indonesie.
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya masih mengkaji skema bisnis pengelolaan pasca-2017 termasuk mitra yang akan diajak bekerja sama.
"Kami bisa gandeng siapa saja dalam rangka membuat operasi lancar," ujar Dwi.
Sebelumnya, Sudirman Said mengatakan, masa transisi diperlukan agar Pertamina bisa mengelola Blok Mahakam setelah 2017 lebih mulus. Ia berharap Pertamina dan Total E&P Indonesie asal Perancis bisa segera menandatangani pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HoA) masa transisi operatorship Blok Mahakam.
Pemerintah menargetkan masa transisi selama dua tahun mulai 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017.
Selain Total sebagai operator dengan kepemilikan hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 50 persen, Blok Mahakam juga dikuasai Inpex Corporation asal Jepang sebesar 50 persen. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. (Antara)
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam di Jakarta, Rabu (15/4/2015), mengatakan surat resmi penunjukan sebagai pengelola Mahakam dari Menteri ESDM Sudirman Said diterima pada Selasa (14/4/2015) malam.
"Tadi (Selasa) malam, kami terima surat dari Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said) mengenai keputusan Blok Mahakam setelah 2017 diberikan ke Pertamina," kata Syamsu.
Menurut dia, setelah menerima surat tersebut, pihaknya akan membahas masa transisi dari saat ini hingga 31 Desember 2017 secara lebih detail dengan pengelola lama, Total E&P Indonesie.
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya masih mengkaji skema bisnis pengelolaan pasca-2017 termasuk mitra yang akan diajak bekerja sama.
"Kami bisa gandeng siapa saja dalam rangka membuat operasi lancar," ujar Dwi.
Sebelumnya, Sudirman Said mengatakan, masa transisi diperlukan agar Pertamina bisa mengelola Blok Mahakam setelah 2017 lebih mulus. Ia berharap Pertamina dan Total E&P Indonesie asal Perancis bisa segera menandatangani pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HoA) masa transisi operatorship Blok Mahakam.
Pemerintah menargetkan masa transisi selama dua tahun mulai 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017.
Selain Total sebagai operator dengan kepemilikan hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 50 persen, Blok Mahakam juga dikuasai Inpex Corporation asal Jepang sebesar 50 persen. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. (Antara)
Komentar
Berita Terkait
-
Sejumlah SPBU Pertamina Tak Lagi Jual Pertalite, Ini Alasannya
-
UMKM Mitra Binaan Pertamina Mengudara, Kini Menjangkau Penumpang Pesawat Pelita Air
-
Pertamina - Badan Gizi Nasional Bersinergi Menjadikan Minyak Jelantah sebagai Bahan Bakar Pesawat
-
Pertamina Jajaki Penguatan Kerja Sama dengan EOG Resources untuk Dorong Peningkatan Produksi Migas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri